Menyimak Pernyataan Puan dan Hasto soal Isu 3 Periode yang Muncul Lagi

Hasto Sebut Isu 3 Periode Permintaan 'Pak Lurah'

Selain Puan, Hasto Kristiyanto juga membahas terkait isu perpanjangan jabatan Presiden. Dia mulanya mengkonfirmasi bahwa isu tersebut memang ada.

"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," kata Hasto usai menghadiri dekarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Hasto mengatakan sebelum isu itu mengemuka, dirinya sudah bertemu dengan menteri terkait. Hasto juga mengaku mendengar sejumlah ketum partai menyebut isu itu sebagai permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," ujar Hasto.

Hasto menegaskan PDI Perjuangan secara tegas tunduk kepada konstitusi dan tak menerima hal itu. PDIP tak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP," ujar Hasto.

Hasto Siap Pertanggungjawabkan Pernyataannya

Hasto memperkuat pernyataannya dengan berani mempertanggung jawabkan itu. Dia menantang agar isu tersebut bisa dicross-check kembali.

"Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai Ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck. Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto.

Hasto menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode benar adanya dan disuarakan oleh beberapa ketum partai. Ia menegaskan PDIP tegak lurus dengan konstitusi.

"Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," ucap Hasto.