.webp)
Atribut kampanye jelang Pemilu 2024 sudah mulai marak terpampang di pinggir-pinggir jalan. Pengusaha percetakan punya jurus antisipasi kebanjiran order untuk masa kampanye.
Supervisor produksi usaha percetakan bernama Gimin (39) menuturkan, jelang Pemilu 2024 menerima sejumlah pesanan atribut kampanye. Dia mengakui kebanjiran pesanan.
"Ngaruh, ngaruh," ucap Gimin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan sejumlah pesanan dari partai politik mulai berdatangan, meskipun belum banyak. Atribut yang dibuat mulai dari spanduk, sticker, poster hingga bendera.
"Paling spanduk, stiker, art cartoon gitu. Ada (bendera), kita pakai bahan satin sama pvc yang kain," ucap Gimin saat ditemui di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jumat (27/10/2023).
Dia mengatakan salah satu orderan yang datang dari Caleg DPRD. Orderan tersebut berjumlah 2 ribu spanduk dan 200 ribu box kartu nama.
"Kemarin sempat dari calon DPRD, nah itu nyetak banyak, hampir 2 ribu spanduk sama kartu nama, kartu nama sampai 200 ribu box," ucap Gimin.
Dia menyampaikan 3 bulan jelang pemilu akan banyak yang berdatangan untuk pesan atribut kampanye. Orderan datang dari sejumlah parpol.
"Biasanya kalau saat ini kan tinggal 3 bulan lagi kan ya ini, biasanya banyak. Cuma baru beberapa caleg yang datang, biasanya banyak dari Partai Gerindra, PDI-Perjuangan," jelasnya.
Gimin menjelaskan untuk mengantisipasi kebanjiran orderan, dia melakukan sejumlah persiapan, mulai dari mesin, bahan baku, hingga karyawan. Dia mengatakan karyawan bisa dilemburkan jelang pengerjaan pesanan Pemilu.
"Kita sudah siap semua, mesin sama bahan baku yang penting. Karyawan tadinya yang masuk pagi jam 8, biasanya kan pulang jam 4, nanti mungkin saya tambah lemburan sampai jam 10 malem baru pulang," jelas Gimin.
Dia bercerita sempat rugi saat menerima orderan di Pemilu 2019 lalu. Makanya, tahun ini dia tak menerapkan DP 50 persen, melainkan harus bayar tunai di awal pemesanan.
"Sama pembayarannya kalau buat caleg apa, cash di awal. Saya nggak mau keulang kayak dulu. Kalau dulu kan istilahnya DP dulu 50%, nanti selebihnya nggak diambil, takutnya gitu," ucapnya.
Supriyadi (50) supervisor produksi lainnya menyatakan hal serupa. Dia menceritakan banyak permainan yang dilakukan oknum parpol atau caleg yang tidak bayar lunas usai cetak alat kampanye.
"Kita kan kalau (percetakan) digital gini kita harus hati-hati. Hati-hati minimal kan (oknum parpol atau caleg) minta banyak permainan kan kadang. Gini, permainannya apa, kita kasih 75% masuk (pembayaran di awal) ternyata sisanya nggak ada yang tanggung jawab, oper sana, oper situ ternyata sudah banyak kejadian," tambahnya.
Supriyadi tak berharap pesanan dalam jumlahnya banyak. Menurutnya pesanan satuan lebih aman karena kejelasan pembayaran.
"Di sini mending kita cari yang satuan saja daripada kita cari yang begitu, yang banyak-banyak, cuma uangnya nggak jelas. Mending, kita ibaratnya (dapat) Rp 10 ribu, Rp 20 ribu, tapi kita lancar," ujarnya.
Simak Video 'Hoax Pemilu 'Ngegas' di 2023, Menkominfo: Paling Banyak Facebook':
