.webp)
Pengusaha digital printing atau percetakan mulai ramai pesanan saat masa Pemilu 2024 dimulai. Walau dapat pesanan dalam jumlah banyak, ada rasa was-was di hati pengusaha karena pernah ada caleg yang 'hilang' padahal belum bayar.
Pengalaman buruk ini pernah terjadi pada Budi (36), seorang pengusaha digital printing di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Kepada detikcom, Budi bercerita bahwa selama membuka usaha digital printing, ia pernah mendapat pesanan yang tak lunas.
Pesanan tersebut datang dari seorang caleg menjelang Pemilu 2019 silam. Lantaran memesan atribut pemilu dalam jumlah banyak, Budi percaya penuh pada caleg tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nahas usai seluruh atribut dicetak dan dikirim kepada si pemesan, pembayaran tak kunjung diselesaikan. Lebih malangnya lagi, DP awal yang diterima Budi kurang dari 50% total harga.
"Kita punya pengalaman baru dikasih DP sedikit nggak sampai 50%, begitu kita percaya orangnya menghilang. Itu makanya kalau untuk caleg kita sistemnya kelar barang, bayar, baru dibawa," kata Budi, Kamis (26/10/2023).
Semenjak kejadian itu, Budi menerapkan setiap pesanan minimum DP sebesar 70% dari total harga. Dia juga tidak membuka sistem pre-order.
"Jadi pengalaman, kalau untuk pesanan dari caleg itu kita minimum DP 70%. Jadi kita nggak terima sistem PO gitu kalau dari caleg," ujar Budi.
Jelang Pemilu 2024, Budi tidak menaikkan harga cetak untuk atribut Pemilu. Dia justru memberikan potong harga kepada pembeli yang memesan dalam jumlah besar.
"Harga sebenernya sih sama cuman kalau partai itu kan lebih banyak ya pemesanannya. Jadi harganya bisa lebih murah itu," kata Budi.
Simak juga Video: Prabowo Tunjuk Rosan Roeslani Jadi Ketua Tim Kampanye Nasional
