Jimly soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Baiknya Anwar Usman Tak Ikut-ikutan

Kendati demikian, Jimly mengatakan jika masih menjadi hakim konstitusi, dia akan menolak permohonan tersebut. Sebab, menurutnya, persoalan syarat usia minimal merupakan bagian dari persyaratan pekerjaan.

"Ya kan ada juga yang bilang bahwa ini bukan kewenangan MK. Bukan begitu cara ngomongnya. Kewenangan MK, MK berwenang untuk menilai, gitu. Ya tapi kan kalau you tanya saya, saya hakimnya, saya akan menolak perkara ini. Mengapa? Karena urusan usia itu, itu namanya official requirement, persyaratan pekerjaan. Yang masing-masing pekerjaan, masing-masing jabatan, itu beda-beda. Nah ada yang usianya sekian sampai sekian," beber dia.

"Saya kasih contoh, jadi TNI, pensiun umur 58 atau 56 gitu. Ya kan? Tapi kalau PNS mungkin lebih tua, 58 apa 60 kalau di Eselon 1. Misalnya ada tentara yang mengajukan judicial review 'wah ini tidak adil, ini diskriminasi. Padahal saya masih sehat, masih kuat', misalnya gitu. Nah itu nggak bisa begitu. Itu kalau apa yang kayak begitu itu, iya kan, mesti ditolak. Tapi menolak itu sesudah memeriksa substansinya dulu dengan pembuktian, ya kan. Jadi kalau saya hakimnya kayak begitu," lanjut Jimly.

Namun, lantaran sudah tidak lagi menjabat sebagai hakim konstitusi, Jimly pun menyerahkan sepenuhnya putusan itu kepada MK. Meskipun sekali lagi dia menyarankan agar Anwar Usman tidak ikut memutus perkara tersebut, mengingat sebelumnya muncul isu bahwa permohonan itu dilayangkan untuk memfasilitasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres di Pilpres 2024. Sebagai informasi, Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi.

"Tapi saya kan bukan hakim lagi. Jadi kita harus menghormati apapun keputusan mayoritas mereka ini, gitu loh. Yang penting kalau bisa ketua jangan ikut-ikut karena dia kebetulan ada hubungan keluarga, gitu," kata Jimly.