.webp)
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan terbuka dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun saat ini, PP Muhammadiyah mengaku belum ada komunikasi soal arah dukungan, mengingat belum adanya pasangan capres dan cawapres yang telah ditetapkan KPU.
"Belum karena Muhammadiyah belum buka pintu. Karena sekarang kan belum ada capres, semuanya masih bakal. Nanti kalau sudah diterima, tapi tidak jadi gimana? Bakal tapi kemudian batal," kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti di kantor PP Muhmmadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023). Dia menjawab pertanyaan wartawan soal komunikasi Muhammadiyah dengan bakal capres 2024.
Abdul Mu'ti mengatakan Muhammadiyah akan mengambil sikap usai KPU resmi menetapkan capres dan cawapres Pemilu 2024. Dia membuka kemungkinan bahkan Muhammadiyah akan mendatangi sosok pasangan capres-cawapres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kalau sudah diputuskan, sudah jelas ya siapa capres-cawapres, saya kira kita akan membuka pintu. Bahkan kalau perlu Muhammadiyah yang mendatangi, kalau perlu," ucapnya.
Abdul Mu'ti juga bicara soal aturan kader Muhammadiyah yang akan maju dalam pemilihan legislatif di pemilu tahun depan. Dia mengatakan ada kelonggaran yang diberikan kepada kader Muhammadiyah yang ikut berkompetisi dalam Pemilu 2024.
"Muhammadiyah periode ini memberikan kelonggaran. Kalau di sebelumnya, ketika pimpinan menjadi caleg dia harus mundur dari posisinya. Kalau sekarang ini nggak perlu," jelas Abdul.
Para kader Muhammadiyah yang ikut maju dalam pemilihan umum tahun depan tidak harus mundur dari jabatannya. Jika kelak terpilih, kader tersebut diberikan kesempatan untuk memilih tetap bertugas di Muhammadiyah atau fokus sebagai anggota legislatif.
"Jadi mereka yang menjadi pimpinan itu tidak perlu mundur, hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampnye. Setelah itu nanti akan ditetapkan, misalkan mereka yang terpilih, apakah akan tetap lanjut sebagai pimpinan persyarikatan, atau memilih untuk berkhidmat penuh di lembaga legislatif atau eksekutif dan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan persyarikatan," jelas Abdul.
Dia menambahkan hal tersebut sebagai bentuk dukungan Muhammadiyah kepada kadernya yang memilih maju dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Ini bagian dari dukungan Muhammadiyah kepada para kader yg berjuang untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif dan legislatif. Kalau sebelumnya begitu nyalon itu sudah harus mundur sekarang nggak harus mundur, tetap saja di posisi itu," ujar Abdul.
"Hanya karena kesibukan-kesibuka politik untuk kampanye supaya fokus mereka nonaktif dulu tapi posisinya tetap sebagai pimpinan atau tetap sebagai mereka yang kerja di amal usaha dan di posisi-posisi lain di persyarikatan," sambungnya.
Simak juga 'PP Muhammadiyah Desak PBB Ambil Langkah Hentikan Perang Israel-Hamas':
