.webp)
MA juga meminta Termohon, yakni Ketua KPU, untuk mencabut Pasal 11 ayat 6 PKPU No 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No 11 Tahun 2023. Selain itu, MA juga menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
Dalam pendapatnya, MA menilai guna memperoleh wakil rakyat yang berintegritas maka diperlukan syarat-syarat yang ketat terhadap proses pencalonan, sehingga warga negara yang mempunyai hak pilih disediakan calon-calon yang berintegritas tinggi untuk dipilih oleh Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurut MA, dua pasal yang diuji materikan itu justru memberikan kelonggaran syarat pencalonan bagi mantan terpidana (yang diancam pidana 5 tahun atau lebih) dari yang seharusnya sudah diatur pada Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 juncto Nomor 12/PUU-XXI/2023.
"Bahwa objek permohonan hak uji materiil (HUM) menunjukkan kurangnya komitmen dan semangat pemberantasan korupsi, dimana semangat penjatuhan hukuman pada putusan tindak pidana korupsi telah diperberat dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, oleh karenanya objek hak uji materiil harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum," lanjut MA.
Alasan ICW dkk
ICW dkk sebelumnya melakukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal pengecualian syarat terhadap eks terpidana korupsi yang akan maju sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 dinilai memuat pasal-pasal kontroversial.
Pasal yang paling menonjol adalah ihwal pidana tambahan pencabutan hak politik yang bisa menghapus masa jeda lima tahun bagi mantan koruptor untuk maju pencalegan. Ini termaktub dalam Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 2 pada PKPU tersebut. Menurut ICW dkk, syarat pidana tambahan pencabutan hak politik membuat beberapa mantan terpidana yang baru saja keluar dari penjara dan dikenakan, misalnya, pidana tambahan pencabutan hak politik 1 atau 2 tahun, mereka bisa mudah mendaftarkan diri, baik sebagai calon DPR, DPRD, maupun DPD RI.
"Bahwa ketentuan di dalam Peraturan KPU baik, Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maupun Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, telah membuat mantan terpidana korupsi yang mendapat sanksi pidana pencabutan hak politik bisa serta merta langsung mendaftar menjadi calon anggota legislatif di dalam Pemilu 2024," demikian bunyi gugatan ICW dkk.
(mae/imk)
