Gugatan Batas Minimal Usia Capres-Cawapres, Anies Percaya Putusan MK

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia minimal capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Anies mengaku percaya MK akan mengambil keputusan sesuai konstitusi.

"Saya sih percaya bahwa MK akan mengambil keputusan sesuai dengan spirit konstitusi, itu aja," kata Anies Baswedan di Kafe Sosial Pejuang, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Anies juga menanggapi terkait cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dia menyebut cawapresnya akan diumumkan di waktu yang tepat.

"Pada waktunya nanti diumumin," ujarnya.

Anies menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan sosok yang bersahabat. Sebagai informasi, nama Susi Pudjiastuti juga mencuat menjadi bakal cawapres Anies di Pilpres 2024.

"Baik, bersahabat, teman lama," ujarnya.

Kemudian, Anies juga menanggapi singkat terkait harapan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi jika cawapres Anies dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Anies mengatakan cawapresnya akan diumumkan di waktu yang tepat.

"Nanti pada waktunya," ucapnya.

Sejumlah pihak sebelumnya menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang meminta usia minimal capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Hal serupa juga pernah diajukan di kasus-kasus usia jabatan publik.

Berikut pertimbangan-pertimbangan putusan MK soal batas usia pejabat publik yang dikutip detikcom dari website MK, Jumat (4/8):

Putusan MK Nomor 15/PUU- V/2007

Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019

Gugatan diajukan sejumlah politikus PSI yang meminta batas usia calon kepala daerah diturunkan dari 25 tahun menjadi 21 tahun. MK menolaknya. Berikut pertimbangannya:

Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah pendiriannya.

Pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Nomor 62/PUU-XIX/2021

Sejumlah purnawirawan TNI menggugat UU TNI ke MK soal usia pensiun. Mereka meminta usia pensiun anggota TNI dinaikkan. Hasilnya MK menolak gugatan itu. Berikut pertimbangan MK:

Hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review.

Nah, dalam sidang soal usia capres/cawapres, pemerintah dan DPR menyerahkan ke MK untuk menentukan. DPR dan Pemerintah tidak mempertahankan UU yang dibuatnya yaitu batas minimal usia capres/cawapres 40 tahun. Hal itu membuat Wakil Ketua MK Saldi Isra bertanya-tanya.

"Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang- undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan," kata Saldi Isra.