.webp)
Menurut Firli, demi mewujudkan tujuan negara, semua pihak harus berperan adil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hal yang terkecil. Dia bahkan menyebutkan 4 hal yang masih menjadi persoalan negara Indonesia di antaranya alam dan non alam, narkotika, terorisme, radikalisme dan korupsi.
"Mari kita gotong royong hentikan persoalan ini dengan berbagai cara seperti memberikan pendidikan politik dengan politik berintegritas," kata Firli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Yudian, Firli juga berpesan kepada anggota partai politik untuk menjaga stabilitas politik, sehingga Pemilu 2024 tidak dikotori dengan politik uang. Ia menyebut praktik politik uang sudah jelas melanggar nilai-nilai Pancasila baik sila pertama sampai sila kelima.
"Praktek politik uang dan korupsi sudah jelas melanggar sila pancasila satu sampai lima yang berkaitan," ungkapnya.
Firli juga memaparkan praktek politik uang sangat mengkhawatirkan, hal tersebut berdasarkan survei pada pemilu sebelumnya. Dari jumlah pemilih 72 persen, 47 persen melakukan politik uang. Bahkan politik uang didominasi oleh perempuan berusia 35 tahun ke atas.
"Dari hasil analisis kami penyebabnya adalah faktor ekonomi, tekanan sosial, politis dan pihak lain," ucap Firli.
Ironisnya, hasil survei politik uang dikatakan sudah biasa dan lazim di kalangan masyarakat yaitu mencapai 46,7 persen.
"Kita melihat ini tidak sehat, karena masyarakat masih memilih calon yang korup," bebernya.
KPK terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, mengajak kepada komponen bersama-sama menggaungkan menolak politik uang. Target program ini adalah kepada ibu-ibu dengan menggerakkan anak-anak muda atau milenial.
"Kalau sadar suara rakyat adalah suara Tuhan, maka jangan diperjualbelikan suara rakyat", pesan Firli.
"Pilihlah calon-calon pemimpin bangsa, tanpa mempertaruhkan uang, ayo wujudkan pemilu 2024 tanpa politik uang dan tanpa korupsi," ajaknya.
Di samping itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengapresiasi dan mendorong kegiatan tersebut. Kajian dan survei dari KPK tersebut menjadi gerakan antisipasi bersama agar tidak terus terjadi terutama Pemilu tahun 2024.
Sebagai penyelenggara pemilu mereka juga mengaku siap menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari politik uang.
"Program ini diharapkan menjadi perjuangan bersama menegakan demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila", imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut ikut mendampingi Sekretaris Utama BPIP Adhianti, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Surahno, JPT Pratama di lingkungan BPIP serta hadir Kementerian Lembaga lainnya.
(akn/ega)
