.webp)
Mahkamah Agung (MA) tengah mengadili peninjauan kembali atau PK gugatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap Menkumham Yasonna Laoly karena menolak pendaftaran klaim sepihak KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Kader Demokrat di bawah kepimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dibuat gerah hingga bikin aksi cap jempol darah.
Aksi cap jempol darah sebagai bentuk perlawanan terhadap Moeldoko di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023). Ratusan orang relawan mengantre untuk membubuhkan cap jempol darah.
Para relawan membubuhkan cap jempol darah itu di kain putih yang telah disediakan, mereka juga membubuhkan tanda tangannya. Di salah satu sudut, lukisan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpampang bertuliskan 'No Peace No Justice'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat hadir di lokasi, seperti Sekretaris Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya dan Kepala BPJK DPP Partai Demokrat Umar Arsal. Mereka juga membubuhkan cap jempol darahnya.
Sekretaris Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya mengatakan partainya berharap MA dapat memberikan putusan yang adil. Jika tidak, kata Sigit, PD akan memperjuangkan keadilan seperti makna tersirat dari lukisan terbaru SBY itu.
"Jadi ini adalah awal dari simpatisan dan kader Demokrat yang selama ini gelisah diombang-ambingkan oleh proses hukum yang tak kunjung selesai. Kami berharap keadilan dari Mahkamah Agung dari proses PK Moeldoko ini, ya jadi mohon ada keputusan yang baik yang seadil-adilnya," kata Sigit di lokasi.
"Jika tidak maka seperti pesan yang ada di lukisan tersebut, lukisan yang dibuat Pak SBY, kami akan memperjuangkan keadilan sampai dimanapun," sambungnya.
Saat ditanya apakah makna tersirat dari lukisan SBY itu berkaitan dengan PK Moeldoko, Sigit membenarkan. Sigit mengatakan SBY pun sudah meminta kader Demokrat di seluruh Indonesia untuk bersiap dengan keputusan MA.
 Para simpatisan dan pendukung Partai Demokrat mengikuti aksi cap jempol darah di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (16/6/2023). (Ari Saputra/detikcom) |
"Betul (Berkaitan dengan PK Moeldoko). Itu adalah siratan dari beliau dan itu juga beliau sudah sampaikan dalam pesan beliau di Facebook dan Twitter agar seluruh kader bersiap di seluruh Indonesia di manapun berada agar mengantisipasi keputusan yang akan keluar dari MA ini," tuturnya.
"Apabila keputusan yang disampaikan baik kami akan sangat bersyukur, namun apabila tidak kami akan kejar keadilan itu," sambungnya.
Perseteruan Moeldoko dengan Partai Demokrat kira-kira dimulai pada Maret 2021, KLB Partai Demokrat yang diklaim sepihak memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," kata pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun saat membacakan putusan sidang pleno di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).
Simak Video: DPP Demokrat Gelar Aksi Cap Jempol Darah, Lawan PK Moeldoko
Moeldoko diputuskan sebagai ketua umum terpilih setelah melalui proses pencalonan. Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, yang dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara itu, Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.
Dokumen hasil yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat kemudian diserahkan ke Kemenkumham. Penyerahan hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko itu dipimpin Jhoni Allen Marbun pada 15 Maret 2021.
Sementara itu, pemerintah menolak pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak kubu Moeldoko. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.
 Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. (ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.) |
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Kubu Moeldoko melancarkan perlawanan, mereka menggugat Menkumham Yasonna Laoly karena menolak pendaftaran pengurusnya. Namun, gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta itu kandas.
"Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang dikutip detikcom, Selasa (23/11/2021).
Moeldoko menggugat Yasonna terkait Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-47 perihal Jawaban atas Permohonan kepada: 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko M.Si. 2. drh. Jhonny Alen Marbun, tertanggal 31 Maret 2021.
Kubu Moeldoko kembali kalah melawan Menkumham Yasonna Laoly di tingkat banding. Gugatan itu terkait klaim kubu Moeldoko soal hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang sebagai pengurus partai yang sah.
"Menguatkan putusan PTUN Jakarta yang dimohonkan banding," demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang diperlihatkan pengacara pengurus PD AHY, Heru Widodo, kepada detikcom, Kamis (27/4/2022).
 Para simpatisan dan pendukung Partai Demokrat mengikuti aksi cap jempol darah di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (16/6/2023). (Ari Saputra/detikcom) |
Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko melawan Menkumham. Hal itu karena Menkumham menolak pendaftaran KLB Demokrat Deli Serdang.
"Tolak kasasi," demikian bunyi amar singkat MA yang dilansir websitenya, Senin (3/10/2022).
Mahkamah Agung kembali mengadili permohonan peninjauan kembali yang diajukan Moeldoko. Moeldoko menggugat Menkumham dan AHY soal kepengurusan DPP Partai Demokrat.
Sebagaimana dilansir website MA, Jumat (26/5), permohonan PK Moeldoko sudah mengantongi nomor 128 PK/TUN/2023. Berkas perkara itu masuk MK pada 15 Mei 2023. Namun, hingga pagi ini, MA belum menunjuk majelis hakim yang akan mengadili kasus tersebut. Dalam tradisi MA, putusan PK tidak diputus lebih dari 3 bulan.
(rfs/rfs)
