.webp)
Merembet ke tuntutan permintaan maaf
Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyayangkan Anies Baswedan yang dinilai oleh Bina Marga Kementerian PUPR salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gilbert menilai harusnya Anies Baswedan meminta maaf usai salah baca data. Menurut Gilbert, Anies salah baca data.
"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anies sepatutnya minta maaf tentang salah data pembangunan jalan," kata Gilbert.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menilai Anies sebetulnya tidak patut membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia beralasan, ketika Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies justru mempersempit jalan dengan melebarkan trotoar.
Profesor dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun mengaku aneh, Anies Baswedan sampai saat ini tidak pernah meminta maaf usai salah baca data. "Pada saat berkata soal adu gagasan, menjadi aneh kalau melihat data saja ngawur dan tidak minta maaf," imbuhnya.
 Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak Foto: Dok. DPRD DKI |
Partai Demokrat membela Anies. Di mata Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Anies tidak salah membaca data. Dia juga memandang justru PDIP yang semestinya meminta maaf kepada masyarakat karena mendorong kader yang penuh dengan gimik dalam gelaran pemilu dari tahun ke tahun.
"Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat. Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja," ujarnya.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya. Janji-janji kampanye hanya janji. Pak Jokowi juga model kepemimpinan top-down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya. Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," sambungnya.
Saksikan juga Sudut Pandang: Menelisik Kisah Klasik ART
(dnu/dnu)
