Wacana koalisi besar mencuat dari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 5 ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya di markas PAN. Partai Demokrat meminta Jokowi teladani Presiden ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak mencampuri urusan koalisi.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengomentari pertemuan tertutup antara Jokowi dengan 5 ketum parpol selepas pembukaan silaturahmi Ramadan di DPP PAN. Meski demikian, Kamhar menyoroti absennya dua dari 7 ketua umum pendukung pemerintahan Jokowi, yaitu Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Menjadi berbeda penafsirannya jika kemudian tidak semua ketum parpol koalisi pemerintah diajak, apalagi telah memasuki tahun politik seperti saat ini," kata Kamhar, Minggu (2/4/2023).
Diketahui, partai politik yang hadir dalam pertemuan itu adalah PAN, PPP, Golkar yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta PKB dan Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Menurut Kamhar, pertemuan antara Jokowi dengan anggota KIB dan KKIR memperkuat wacana koalisi besar. Kamhar pun mempersoalkan jika benar Jokowi masuk terlalu dalam ke urusan politik praktis.
"Secara subtantif tak ada soal dengan koalisi besar maupun koalisi kecil. Yang menjadi persoalan ketika Presiden terlalu jauh masuk pada politik praktis. Kekuasaan menjadi berpihak, tak profesional dan tak netral pada suksesi kepemimpinan nasional," katanya.
Bahkan, Kamhar menyebut ikut campurnya presiden bisa merusak demokrasi. Baginya Presiden tak perlu turut mencampuri soal capres.
"Menyiapkan pelanjutnya dengan berbagai cara yang sangat mungkin terjadi abuse of power untuk menjadi penerus kekuasaan. Ini membajak demokrasi," katanya.
Demokrat meminta agar Jokowi mengikuti jejak dari SBY di akhir masa periode kedua presiden atau tahun 2019.
"Kami ingatkan, akan lebih baik jika Pak Jokowi meneladani Pak SBY di periode kedua yang tak ikut campur dan mendukung koalisi atau pasangan capres tertentu sebagai pelanjut," katanya.
Kamhar menyebut SBY memiliki sikap yang negarawan. "Sikap kenegarawanan seperti ini akan menjaga kualitas demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang profesional dan persatuan. Kekuasaan yang berpihak menjadi ancaman bagi persatuan," ujar dia.
NasDem Bicara Koalisi Besar
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menyebut pertemuan di DPP PAN sekadar pertemuan antarkoalisi di kalangan pemerintah, bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, pertemuan ini tak lain ialah antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk membahas wacana 'koalisi besar'.
"Saya menganggap bahwa pertemuan ini bukan pertemuan koalisi pemerintah karena NasDem kan koalisi pemerintah. Artinya, paling tidak sampai hari ini NasDem itu menjadi bagian daripada koalisi pemerintah," ujar Ali.
"Kalau kemudian pertemuan hari ini kami tidak diundang ya kami berpikir positif aja, hari ini pertemuan KIB dan KKIR, bisa jadi membentuk 'koalisi besar'," imbuh dia.
Lihat juga Video: Silaturahmi Ketum Parpol, Sinyal Koalisi KIB-KKIR Bersatu?
(aik/gbr)