.webp)
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegakkan aturan larangan kampanye di tempat ibadah. Sanksi penindakan pelanggaran aturan itu harus dipertegas.
"Pertama-tama ya harus enforcement-nya harus jelas kalau ada yang melakukan harus ada sanksinya yang jelas, ada enforcement-lah," kata Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).
Yahya berharap kampanye di tempat ibadah tidak dilakukan oleh partai politik menjelang Pemilu 2024. Dia mendorong penindakan pelanggaran aturan itu harus tegas dilakukan oleh Bawaslu agar tak hanya menjadi catatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan cuman tinggal jadi catatan aja," ujarnya.
Sebelumnya, Yahya juga sudah berbicara mengenai larangan kampanye di tempat ibadah. Yahya meminta semua pihak menjalankan peraturan itu.
"Itu berbahaya sekali. Jadi tolong harap ya memang mungkin nggak ada, dulu itu pernah ada saya kira, peraturan larangan untuk kampanye di tempat ibadah dulu, sekarang masih ada? Masih ada," ujar Yahya di kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1) lalu.
Gus Yahya meminta aturan mengenai kampanye di tempat ibadah harus dipertegas. Dia mengimbau untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah.
"Jadi, cuma sekarang apa namanya parameter kampanye di tempat ibadah itu seperti apa saya kira mungkin perlu dipertegas ya," katanya.
"Nah ini berbahaya, kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali. Tolong jangan, jangan dilakukan, tolong jangan dilakukan," sambungnya.
Yahya juga menjelaskan mengenai dampak kampanye di tempat ibadah sangat berbahaya. Dia menyebut salah satunya politik identitas yang dinilai dapat merusak persatuan bangsa.
"Kita ini sudah melihat akibat-akibat dari politik identitas yang luar biasa merusak diberbagai masyarakat berbagai negara sekarang. Mari kita jangan ikut-ikutan. Pengen menang ya pengen menang, tapi jangan pakai cara itu," tuturnya.
Lihat juga video 'Amien Rais: Saya Kalau Disuruh Bahasa Milenial, Mereka Malah Bubar':
