Partai Gelora
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keras pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang berbicara kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos gambar parpol, bukan caleg, di Pemilu 2024. Fahri menilai ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Hasyim agar membantunya berkuasa.
"Kalau betul Ketua KPU didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Fahri, jika pencoblosan dengan nama partai, maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik oleh partai. Dia menganggap hal ini menjadi sebuah krisis besar yang dihadapi tiap negara dan parpol
"Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis," katanya.
Fahri menilai parpol yang menghendaki sistem ini tak lain ialah partai yang haus kekuasaan. Menurutnya, parpol itu tak mempedulikan apakah kekuasaan itu diperoleh secara demokratis atau tidak.
"Partai-partai ini hanya haus kekuasaan, tetapi tidak mau berpikir. Saya kira ini harus menjadi wake up call bagi kita, bahwa sistem totaliter ingin di implan secara lebih permanen di dalam negara kita. Ini berbahaya sekali," lanjut Fahri.
PSI
PSI menolak sistem pemilu 2024 dengan proporsional tertutup yang hanya mencoblos partai politik bukan caleg. PSI menilai sistem proporsional terbuka yang sudah diterapkan saat ini merupakan kemajuan demokrasi.
"Pertama, PSI berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka adalah kemajuan esensial dalam demokrasi kita. Kerugian konstitusional yang dikeluhkan justru lebih besar apabila diterapkan sistem proporsional tertutup," kata Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).
Ariyo mengatakan sistem proporsional terbuka akan membuat para caleg merasa terpenuhi hak konstitusionalnya. Selain itu, kompetisi antarcaleg yang melakukan kampanye langsung akan memperkuat sistem merit sehingga publik memahami rekam jejak para caleg tersebut.
"Kedua, sebagai seorang calon legislatif, tentunya akan merasa hak konstitusionalnya dilaksanakan secara penuh ketika bisa mengkampanyekan dirinya sebagai individual wakil rakyat," ujarnya.
"Ketiga, bagi para pemilih akan lebih puas ketika dirinya mencoblos orang yang memang diinginkannya untuk menjadi wakil rakyat. Kompetisi antarcaleg itu bagus untuk memperkuat sistem merit dalam perekrutan anggota legislatif. Siapa yang punya rekam jejak, pemikiran dan kerja yang bagus, akan dipilih rakyat," lanjut Ariyo.
(fca/fca)