KPU Temui Perwakilan Massa Demo dari Partai Prima dan Republiku

ADVERTISEMENT

KPU Temui Perwakilan Massa Demo dari Partai Prima dan Republiku

Rumondang Naibaho - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 15:58 WIB
Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

KPU menemui perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Republiku Indonesia yang melangsungkan aksi protes di depan kantor KPU RI. Delegasi kedua partai politik tersebut akhirnya dipersilakan masuk melakukan audiensi dengan perwakilan KPU RI.

Delegasi kedua partai masuk, dan ditemui langsung oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima. Audiensi berlangsung sekitar tiga puluh menit.

"Aspirasinya, kita sudah dengarkan secara lengkap, itu kami laporkan dulu ke pimpinan kami, keputusannya nanti di pimpinan," kata Wima saat ditemui setelah selesai audiensi dengan delegasi parpol di depan Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat Kamis (8/12/2022).

Saat ditanya terkait tuntutan massa untuk dilakukan audit terhadap KPU, Wima tak merespons banyak. Ia menyebutkan pihaknya terbuka untuk itu.

"Enggak apa-apa, kita siap, kita kan terbuka. Semua proses pendaftaran mulai dari 1 Agustus kemarin sampai nanti penetapan 14 Desember kita terbuka, silakan aja enggak apa-apa," ucapnya.

Pada waktu yanga sama Juru Bicara Prima, Farhan Dalimunthe menyebutkan persoalan yang dialami Prima dan Republiku menurutnya bukan persoalan administratif. Dia menduga gagalnya partai baru jadi peserta pemilu karena persoalan politik.

"Kami menduga ini persoalan politik. Sehingga menjegal partai partai baru untuk berkontestasi di pemilu 2024," katanya sesaat setelah audiensi.

Ia menuturkan audiensi tidak menghasilkan apa-apa, sebab tak ada komisioner KPU yang tengah berada di lokasi. Eberta Kawima sebagai perwakilan KPU hanya ditugaskan mendengar saja, dan tidak bisa beri banyak tanggapan.

"Karena hanya ditugaskan untuk menerima perwakilan parpol sehingga tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Itu yang membuat kami cukup kecewa dari awal kami coba berkoordinasi mengetahui bahwasanya tidak ada pimpinan di sini," tutur Farhan.

Lebih lanjut, Farhan mengatakan pihaknya ingin KPU untuk diaudit. Ia mengangap proses verifikasi partai politik tidak berjalan transparan. Khususnya, Ia mencontohkan, seperti kasus yang dialami oleh Prima.

"Kami di Kabupaten, Kota beberapa KPU itu menyatakan Prima sudah Memenuhi Syarat (MS), tapi ketika datanya masuk DKI Jakarta, direkap datanya berubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ini tidak transparan, itu yang kami tuntut untuk KPU diaudit dan ini banyak persoalan juga, partai-partai yang diverfak juga nyatanya tidak mampu memenuhi persyaratan verfak," katanya.

"Ini tidak adil. Kan kata bawaslu beberapa waktu belakangan ini ada beberapa partai yang TMS tapi di-MS-kan oleh KPU. Ini menandakan bahwa KPU benar-benar diaudit sekarang dan hentikan semua proses pendaftaran politik. Hentikan proses pemilu agar KPU bisa diaudit," lanjutnya.

(maa/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT