.webp)
Presiden Jokowi memberikan sejumlah wanti-wanti dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 mendatang. Salah satunya, dia berpesan agar tak ada adu domba dalam pemilu melainkan adu gagasan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat acara Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022). Acara dihadiri Ketua KPU Hasyim Ashari serta jajarannya. Sekitar 6.341 peserta yang hadir. Terdiri dari anggota KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Indonesia.
"Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, optimalkan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," ujar Jokowi di Convention Hall Beach City Entertainment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga mengingatkan agar KPU memperkuat pendidikan politik. Baik itu untuk para kontestan, masyarakat dan para peserta pemilu yang damai dan berintegritas.
"Dan menolak tindakan tak terpuji yang menciderai demokrasi, menyebar fitnah, ujaran kebencian, politik uang dan lain-lain," ucap Jokowi.
Wanti-wanti Hal Teknis
Jokowi juga mengingatkan hal-hal teknis dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya hal itu bisa menjadi politis bila tidak dilakukan dengan koridor hukum yang jelas.
"Pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya, setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," kata Jokowi dalam sambutannya.
"Kedua, hal-hal teknis itu bisa menjadi politis, hati-hati, sekali lagi hal-hal teknis bisa menjadi politis sehingga ini kita harus hati-hati," lanjutnya.
Jokowi ingin sarana dan prasarana serta logistik Pemilu 2024 benar-benar dipersiapkan. Dia tidak ingin nantinya muncul keributan di lapangan karena kurang persiapan.
"Untuk itu pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu, mengkondisi ini yang perlu kita siapkan, jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil ini bila kita tidak detail mengikuti menyelesaikan bisa menjadi keributan di lapangan," ujarnya.
Jokowi meminta agar Pemilu 2024 diselenggarakan dengan efisien. Transparansi dan keterbukaan Pemilu juga disorot Jokowi.
"Selain itu juga penting ini lakukan efisiensi dan transparansi sehingga semua terbuka," ucapnya.
KPU menyiapkan rumusan untuk adu gagasan di pemilu 2024, simak di halaman berikut
KPU Siapkan Rumusan Adu Gagasan
 Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Foto: Grandyos Zafna) |
KPU RI merespons pesan Jokowi terkait adu gagasan. Pihaknya akan menyiapkan sejumlah rumusan kampanye terkait adu gagasan.
"Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tentang adu gagasan itu penting ya di dalam kampanye yang kemudian nanti kami jadikan bahan untuk merumuskan 'apa sih kampanye dalam bentuk adu gagasan','" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).
"Itu karena terutama sejak Pilkada 2020 yang dalam situasi COVID itu bentuk kampanye dalam pertemuan-kampanye terbuka melibatkan banyak orang dihindari. Sehingga saya rasa relevan apa yang disampaikan oleh Presiden itu, nanti medianya apa yang digunakan, forumnya apa yang digunakan," sambungnya.
Kemudian, gagasan tersebut akan dirumuskan oleh KPU untuk para calon pejabat yang berkontestasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Hasyim juga mengingatkan bahwa kontestasi tersebut bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga anggota DPR, DPD dan DPRD.
"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 kemarin, tarikan isu atau topik kampanye kan lebih banyak sedotannya tuh ke pemilu presiden ya. Padahal kan isu-isu lokal untuk DPRD kabupaten/kota yang ruang lingkupnya kabupaten atau DPRD provinsi yang ruang lingkupnya antarkabupaten di satu provinsi atau isu DPR RI yang bisa jadi lintas kabupaten dalam satu provinsi itu yang kemarin dinilai oleh para pengamat," jelas Hasyim.
Karena itu, menurutnya, gagasan kampanye perlu dirumuskan. Hal ini untuk penyelarasan kebijakan nasional, daerah, provinsi, kabupaten/kota.
"Dan pelaksanaan pemilu serentak di mana pemilu serentak itu memilih presiden, DPR, ini kan para pembentuk undang-undang ya dan di dalam waktu yang sama ada pemilu anggota DPRD provinsi/kota dan juga nanti juga nanti ada pilkada memilih gubernur, bupati, wali kota," ucap dia.
(eva/lir)
