.webp)
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani ramai diperbincangkan karena kontroversinya meminta izin tempur ke Presiden Jokowi dalam acara relawan di GBK pada Sabtu lalu. Siapa dan bagaimana rekam jejak Benny Rhamdani?
Dilansir dari laman resmi BP2MI, Rabu (30/11/2022), selain menduduki posisi Kepala BP2MI, Benny juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) Sulawesi Utara yang diembannya sejak tahun 2003 sampai sekarang.
Sebelum menduduki posisi Kepala BP2MI, Benny pernah menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (2014-2019). Selama menjadi anggota DPD RI, beberapa jabatan pernah dijalankannya yakni sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017 dan 2017-2017), serta menjadi Anggota Badan Sosialisasi MPR (2017-2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria kelahiran Bandung 3 Maret 1968 ini juga termasuk salah satu aktivis 98. Benny Rhamdani akrab dengan dunia aktivisme, terutama terkait isu agraria.
Benny Rhamdani juga tercatat pernah aktif dalam sejumlah organisasi. Dalam situs resmi BP2MI, Benny disebutkan pernah menjadi Wakil Sekretaris Cabang DPC GMNI Cabang Manado (1993-1994), Ketua Cabang PMII Cabang Manado selama 2 periode (1994-1997 dan 1997-1999). Benny pernah aktif juga dalam Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Utara selama 2 periode (2004-2009 dan 2009-2014). Dia pun pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2015-2020). Dia juga pernah menjabat Ketua Asosiasi Kota PSSI Kotamobagu (2015-2019).
Rekam jejak Benny Rhamdani yang lain di dunia politik yakni pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi dari PDI Perjuangan selama 3 periode (1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014) dan duduk sebagai Wakil Ketua Komisi. Terakhir, dia pernah menjabat Wakil sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura (2015-2024).
Benny Rhamdani juga tercatat sebagai Direktur Kampanye Tim Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada 2019.
Dalam acara relawan di GBK, Benny Rhamdani yang meminta izin tempur kepada Presiden Jokowi merupakan bagian relawan Barikade 98.
Minta Izin Tempur ke Jokowi
Benny Rhamdani menjadi sorotan karena videonya viral di media sosial. Dalam video itu, Benny meminta izin tempur secara langsung ke Presiden Jokowi.
"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," demikian pernyataan Benny yang kini menjadi sorotan.
Simak penjelasan Benny di halaman berikut
Lihat Video: Benny Minta Izin Tempur ke Jokowi, PDIP: Relawan Bukan Wilayah Kami
Penjelasan Benny Rhamdani
Benny Rhamdani sudah menjelaskan beredarnya video viral yang memperlihatkan dirinya meminta izin tempur kepada Presiden Jokowi. Benny menyebut video yang beredar tak memperlihatkan keseluruhan pembicaraan secara utuh.
"Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya, dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden kan tidak hanya saya," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/11).
Benny menyebut di pemerintahan Jokowi mungkin ada hal yang kurang. Namun, kata dia, masih ada tindakan yang terlewatkan sehingga berujung pada serangan.
"Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," kata Benny.
"Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019," sambungnya.
Benny Rhamdani meluruskan narasi terkait ucapan turun ke lapangan. Menurut Benny, hal tersebut hanya gambaran semata.
"Ya itu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa pertama, kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu kan bisa dilakukan dengan cara tadi, masa kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," kata Benny.
(eva/gbr)
