.webp)
Evaluasi Pilkada
Selanjutnya pada 2019, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif yakni biaya politik yang tinggi.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito meminta agar sistem pilkada langsung dikaji ulang. Jika memang masih diperlukan secara langsung, setidaknya ada kajian untuk mengurangi biaya politik yang tinggi.
"Lakukan riset akademik. Boleh, kami dari Kemendagri akan melakukan itu, bagi yang lain institusi sipil, LSM, mari evaluasi. Bisa opsi satu tetap pilkada langsung tapi bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif supaya nggak terjadi korupsi supaya nggak kena OTT lagi," katanya.
Ide Ditampung
Evaluasi pilkada langsung kemudian menimbulkan isu pilkada via DPRD. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan rencana kepala daerah dipilih DPRD akan dibahas di lain kesempatan. Pemerintah belum memiliki sikap resmi mengenai evaluasi pilkada untuk Pilkada 2020 lalu.
"Ada disinggung, tapi tidak dibahas. Tapi pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Hal ini disampaikan Mahfud seusai mendampingi Presiden Jokowi bertemu pimpinan KPU. Usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah.
"Nanti dibahas semuanya. Artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU yang melapor kalau secara internal nanti kita akan bicara," ujar Mahfud.
Ketua DPR Minta Hati-hati
Mendagri Tito Karnavian berencana mengevaluasi sistem pilkada langsung karena dinilai menimbulkan dampak negatif. Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti Tito hati-hati agar tidak salah langkah.
"Ya kita lihat dulu urgensinya, apa yang disampaikan Pak Mendagri itu. Karena apa pun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali, dan memang banyak hal yang perlu dievaluasi. Kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati, jangan sampai kita mundur ke belakang," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Klarifikasi Tito
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pernyataannya soal evaluasi pilkada langsung. Tito menegaskan dia tak pernah mengusulkan pilkada dikembalikan pemilihannya oleh DPRD.
"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD, ini saya menyampaikan, saya tidak pernah menyampaikan (pilkada) kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurut Tito, semangat pilkada langsung baik untuk partisipasi publik memilih pemimpinnya secara langsung. Namun Tito mengatakan ada potensi konflik yang timbul dalam pelaksanaannya.
"Tapi praktiknya setelah lebih dari sekian belas tahun, kita juga melihat ada dampak negatifnya. Ada potensi konfliknya, itu jelas. Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda, itu melihat langsung," ujarnya.
