Menerka Alasan Wacana Pilkada via DPRD Muncul Lagi ke Permukaan

Kemudian, Adi melihat para penguasa memunculkan kembali wacana ini dengan bersembunyi di balik argumen biaya pemilihan yang mahal dan menghindari adanya clash di masyarakat. Selain itu, menurutnya mereka yang mewacanakan ini karena takut jagoannya kalah di Pilkada 2024.

"Alasannya pasti normatif. Pilkada langsung dituding berbiaya mahal dan kerap terjadi clash antar pendukung. Itu argumen yang selalu diulang. Padahal pilkada oleh DPRD juga mahal. Dan pastinya akan menggergaji hak politik rakyat," ujar dia.

"Sederhana saja, yang mewacakan ini adalah mereka yang takut dengan rakyat. Takut jagoan mereka kalah dalam pemilihan langsung. Sementara kalau pilkada oleh DPRD segala sesuatunya relatif lebih mudah dikalkulasi dan lebih mudah dikendalikan. Karena yang milih hanya segelintir orang. DPRD itu jumlahnya tak banyak. Level kabupaten/kota ada jumlah DPRD rata-rata cuma 50 orang. DPRD provinsi rata-rata 100 orang. Jadi, demokrasi lokal kita ingin dikendalikan oleh segelintir DPRD ini saja," imbuhnya.

Wacana Pilkada via DPRD

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD kembali hidup. Perdebatan wacana pilkada tak langsung ini sudah berjalan cukup lama. Kini, wacana pilkada lewat DPRD itu kembali mencuat dalam pertemuan pimpinan MPR RI dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta pimpinan MPR sempat membahas sejumlah hal saat bertemu dengan Wantimpres. Salah satu yang dibahas yakni wacana agar pilkada dikembalikan lewat DPRD.

Bamsoet membeberkan MPR RI dan Wantimpres menilai perlunya kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok terkait lainnya untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan pilkada langsung memberikan manfaat kepada rakyat.

"Namun bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (11/10).

Bamsoet lalu menyinggung wacana pilkada secara tidak langsung oleh DPRD di akhir masa pemerintahan Presiden SBY. Bamsoet juga menyinggung disertasi tentang pilkada langsung dan kaitannya terhadap korupsi.

"Di akhir masa pemerintahan Presiden SBY, pemerintah pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat UU No. 22/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD," kata Bamsoet.