MK Tolak Gugatan PT 20% PKS, HNW: Ini Mengecewakan

ADVERTISEMENT

MK Tolak Gugatan PT 20% PKS, HNW: Ini Mengecewakan

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 30 Sep 2022 08:28 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah merevisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam hal ini, Revisi UU No 7/2017 perlu dilakukan terkait ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR. Menurutnya, revisi ini sebagai konsekuensi positif dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang dimohonkan oleh PKS dan Dr Salim.

"MK memang menolak permohonan uji materi PT 20% yang diajukan oleh PKS dan Dr. Salim. Tetapi dalam amar pertimbangannya, secara tersirat MK menyatakan bahwa penentuan angka PT memang perlu berbasis kajian ilmiah sebagaimana yang digagas oleh pemohon, yaitu PKS dan Dr. Salim," ujar Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini dalam keterangannya, Jumat (20/9/2022).

Adapun usulan ini disampaikan usai mencermati pertimbangan putusan MK yang mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Dan dalam permohonannya, para pemohon (PKS dan Dr. Salim) mencontohkan kajian ilmiah dengan merujuk kepada teori Effective Number of Parliamentary Parties.

"Keputusan MK, ini mengecewakan karena tidak mengabulkan permohonan judicial review yang rasional, konstitusional, solutif dan berbasiskan legal standing yang jelas legal. Tetapi, ada 'kemajuan', yang bisa menjadi bekal bagi pembentuk undang-undang soal Pemilu, untuk memperbaiki UU Pemilu sesuai spirit keputusan terakhir MK. Yaitu mengoreksi PT 20% berdasarkan kajian ilmiah," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa HNW ini menilai PT 20% tidak rasional, serta tidak berbasiskan kajian akademik memadai. Hal ini terbukti lantaran banyak pihak yang menolak karena menghambat hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan alternatif calon-calon presiden terbaik.

Menurut HNW, PT 20% juga membatasi hak partai dan banyak tokoh bangsa yang potensial untuk maju ke Pilpres.

"Sehingga, Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak mempunyai banyak alternatif karena masyarakat hanya disodorkan calon yang sangat terbatas. Apalagi PT 20% itu telah 2 kali dipraktekkan dan menghadirkan pembelahan di tengah Rakyat dan penolakan yang luas dari Masyarakat," katanya.

Terkait persoalan ini, HNW menyebut UUD NRI 1945 tidak memberikan kebebasan sepenuhnya dengan menyebut aturan lanjutan dalam UU. Dan UU membuat pembatasan yang sudah berlaku, namun tidak menimbulkan penolakan.

"UU melakukan pembatasan, misalnya adanya ketentuan parliamentary threshold serta syarat Partai bisa ikut Pemilu. Bahkan untuk Pemilihan Presiden tahun 2004 dan 2009 juga ada PT tapi hanya 15%. Itu semua sudah berlaku dan tidak mendapatkan penolakan dari publik. Karena pembatasannya rasional dan tidak ekstrim. Tapi pembatasan yang mendapatkan penolakan dari masyarakat luas adalah PT 20%, karena tidak rasional, dan terbukti menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Dan membatasi secara ekstrim calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Hal yang mestinya dikoreksi, dan tidak malah dilanggengkan," paparnya.

HNW juga menyampaikan kekhawatirannya terkait pembatasan angka threshold yang terlalu ekstrim. Ia menilai angka ini justru mengurangi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

"Di sisi lain partai politik perlu menyadari tidak bebas sepenuhnya, tetapi ada aturan yang membatasi. Namun, pembatasan tersebut harusnya proporsional dan tidak ekstrim seperti PT 20%. Ini yang seharusnya menjadi rujukan bagi DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki UU Pemilu, apalagi dengan adanya semangat baru yang dihadirkan oleh putusan MK yang terakhir itu," ucapnya.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar DPR dan Pemerintah sebaiknya memperhatikan saran dari masyarakat sebelum merevisi UU Pemilu. Dengan demikian, Pilpres ke depan dapat lebih berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang bermutu.

"Faktanya ada 67 pihak yang mendaftar sebagai pihak terkait dari permohonan uji materi di MK itu, walaupun disayangkan MK tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan hukum, tapi itu sudah cukup membuktikan antusiasme masyarakat untuk mendiskusikan dan mengoreksi PT 20%," ujarnya.

"Sebaiknya dalam pembahasan revisi UU Pemilu pasca keputusan MK yang terakhir, selain merujuk kepada kajian ilmiah, kanal partisipasi masyarakat perlu dibuka lebih luas oleh DPR dan Pemerintah, agar kedaulatan Rakyat bisa benar-benar dihadirkan. Diharapkan Pilpres bisa lebih bermutu baik dalam proses maupun hasilnya, agar demokrasi dengan Pemilu/pilpres, bisa dipercaya oleh Rakyat sebagai solusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, demokratis, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sesuai ketentuan Konstitusi," pungkasnya.

Simak Video 'MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20%':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT