'Dewan Kolonel' Loyalis Puan, Serius atau Guyonan?

Elite PDI Perjuangan (PDIP) di parlemen Senayan bersatu dalam forum 'Dewan Kolonel' mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Sebagai loyalis Puan, 'Dewan Kolonel' punya sejumlah tugas menyongsong Pilpres 2024.

Anggota DPR RI F-PDIP Hendrawan Supratikno yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel' menilai muncul forum tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Forum lintas komisi itu, menurut Hendrawan, untuk bertukar informasi menyongsong 2024.

"Menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa politik yang relevan, dan mempersiapkan hal-hal yang perlu disarankan via pimpinan fraksi (Pak Utut Adianto dan Pak Bambang Wuryanto)," kata Hendrwan kepada wartawan, Selasa (20/9).

Awal Mula dan Anggota 'Dewan Kolonel'

Koordinator 'Dewan Kolonel', Trimedya Panjaitan menceritakan 'Dewan Kolonel' digagas oleh anggota DPR F-PDIP setelah ada arahan Puan Maharani sebagai pembina Fraksi PDIP. Usulan 'Dewan Kolonel' murni dari anggota F-PDIP.

"Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kita loyalis mbak harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis Mbak," ucap Trimedya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Ya sudah dia bilang gue jadi koordinator jadilah pada saat itu. Kemudian pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak disampaikan sama Pak Utut, mbak seneng. Sudah gitu aja tidak ada program yang rigid," imbuhnya.

Politikus PDIP Trimedya Panjaitan. (Ari Saputra/detikcom)

Trimedya mengakui 'Dewan Kolonel' terdiri dari anggota DPR PDI dari Komisi I sampai XI Fraksi PDIP. Apa yang dilakukan 'Dewan Kolonel' di setiap komisi, kata Trimedya, dilakukan di dapil juga.

"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," ujar Trimedya di kompleks parlemen.

"Kalau program rigid nggak, tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Suharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa padahal Golkar yang dirikan Golkar dari nol," ucapnya.

Berikut daftar anggota 'Dewan Kolonel' Puan yang disampaikan Trimedya Panjaitan:
Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo
Koordinator 'Dewan Kolonel": Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu

"Jenderal cuma dua jenderal Pacul dan jenderal Utut," imbuh Trimedya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan Video 'Alasan Ganjar Tak Diundang Saat Puan Bahas 2024 di Jateng':

[Gambas:Video 20detik]

Tugas 'Dewan Kolonel'

Pencetus 'Dewan Kolonel', Johan Budi, mengatakan 'Dewan Kolonel' dibentuk para loyalis Puan Maharani untuk mengerek popularitas Puan dan sosialisasi ke daerah.

"Makanya kita diskusi dulu sekarang ini bagaimana strateginya. Istilahnya itu menyosialisasikan Mbak Puan dulu. Belum sebagai presiden ya, belum sebagai calon. Saya konkret sama teman-teman itu, untuk mensosialisasikan Mbak Puan ke masyarakat," kata Johan Budi kepada wartawan di kompleks parlemen.

Johan menjelaskan forum ini bakal bertugas melakukan sosialisasi soal sosok Puan di dapil masing-masing. Dia akan memperkenalkan ketokohan dan prestasi-prestasi Puan kepada masyarakat.

"Misal saya di dapil. Kalau lagi kunjungan ke daerah ketemu dengan masyarakat nanti saya perkenalkanlah Mbak Puan, ketua DPR RI kita, cucunya Bung Karno, tapi nggak ngomongin capres ya. Prestasi-prestasinya," ujarnya.

Mantan jubir KPI itu menceritakan mula terbentuknya tim itu pada sekitar 2 bulan lalu. Johan mengaku menjadi salah satu inisiator dan pencetus nama 'Dewan Kolonel' yang dipersiapkan menjelang gelaran Pilpres 2024.

"Di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa, 2-3 bulan yang lalu lah. 'Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres'. Ini nggak ada kaitannya sama DPP, loh, ya," kata Johan.

Johan mengatakan mulanya tim 'Dewan Kolonel' berisi 6 anggota fraksi. Forum ini kemudian berkembang sudah beranggotakan sebanyak belasan orang.

"Waktu itu pertama kali timnya hanya beranggotakan enam. Ini yang fraksi yang kami merasa saya mendukung Mbak Puan. Karena itu kita bikin tim yuk sambil menunggu keputusan ketua umum siapa yang akan dipilih. Nah setelah itu berkembang. Sekarang itu sekitar 10-12 (orang) kali ya," kata dia.

Johan menegaskan Puan memberi persetujuan soal adanya 'Dewan Kolonel'. Dia menyebut Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang menghadap Puan untuk melaporkan soal inisiasi tim 'Dewan Kolonel' ini.

Johan Budi saat mengikuti pembekalan caleg PDIP. (Andhika Prasetia/detikcom)

"Bukan soal senang apa nggak, tapi kita laporkan, 'Mbak, ini kita ini, Mbak Puan setuju?' gitu, lho," kata dia.

"Yang ngomong setuju, nggak setuju, itu Mas Utut yang menghadap, saya nggak," imbuhnya.

Meskipun demikian, Johan tetap menyerahkan urusan soal pencapresan yang diusung PDIP kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang (dipilih). Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ungkapnya.

Punya Posko Rapat

Johan Budi juga mengungkapkan 'Dewan Kolonel' memiliki lokasi untuk berdiskusi dan rapat. Johan menyebut pembicaraan soal posko ini sudah sejak sekitar sebulan lalu.

"Nah kalau kamu nanya sekarang ngapain, kita siapkan ada posko, gitu. (Pembicaraan soal) basecamp sebulan lalu kalau nggak salah," kata Johan.

Johan mengatakan posko itu bakal menjadi tempat bagi para anggota 'Dewan Kolonel' untuk menggelar rapat. "Posko itu tempat kita diskusi aja. Basecamp untuk rapat," ujarnya.

Johan mengatakan posko itu sudah ada saat ini. Namun dia menyebut posko itu belum pernah dipakai. Selama ini, lanjutnya, para loyalis Puan ini saling bertukar pikiran di ruang Fraksi PDIP DPR.

"Ada. Aku belum pernah ke sana, tapi sudah ada. Saya belum pernah ke situ, belum dipakai rapat juga. Ada sebulan yang lalu," kata dia.

"Sementara ini kita rapat-rapatnya kalau nggak ada tugas di sini, tapi nggak selalu lengkap kan, siapa gitu naik ke atas ke lantai 7 (ruang Fraksi PDIP), diskusi," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Hanya Guyonan

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto menyebut 'Dewan Kolonel' loyalis Puan hanyalah guyonan. Bambang Pacul tak menampik 'Dewan Kolonel' ini kerap kumpul di Fraksi PDIP DPR RI.

"Jadi ini di PDI Perjuangan itu di lantai 7 di ruang depan itu kan suka dipakai diskusi. Ngomong-ngomong dialek egaliter. (Para) anggota fraksi. Siapa pun boleh masuk. Kemudian dia bikin-bikin nama 'Dewan Kolonel'. Ada dewan sersan juga ada, ini biasa kan guyonan," kata Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul.

Pacul menegaskan 'Dewan Kolonel' loyalis Puan itu sekadar guyonan. Dia mengatakan nama 'Dewan Kolonel' itu mulanya dicetuskan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi.

"Itu kan guyonan. Mereka cuma guyonan di situ. Yang beri nama 'Dewan Kolonel' itu kan Pak Johan Budi," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI itu.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto memberikan keterangan usai melakukan rapat pengarahan tertutup oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP Diponegoro, Jakarta, Kamis (17/9/2015). (Agung Pambudhy/detikcom)

"Mereka mah nyebutnya saya brigjen, jenderal, apalah. Nggak sekalian jenderal bintang lima sekalian, saya bilang. Ketawa-ketawa aja," imbuh dia.

Meskipun demikian, Pacul menilai wajar para anggota Fraksi PDIP mendukung Puan Maharani untuk maju capres. Sebab, Puan dianggap 'komandan' di parlemen. "Kalau di tim ini kan komandannya Mbak Puan. Mbak Puan kan pembina fraksi. Wajar aja," katanya.

Senada, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan wacana 'Dewan Kolonel' bukan ihwal yang serius. Said memastikan pada kader tegak lurus sesuai dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dipastikan sebagaimana disampaikan ketua fraksi, Pak Utut, di mana ada Dewan Kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat saling bercanda kemudian dikutip. Nah menurut hemat saya di kami belum ada apa-apa. Kok sudah apa-apa, gitu, lo," kata Said.

"Kan kita semua taat pada ketua umum. Ketua umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho, kok tiba-tiba ada dewan kolonel. Mungkin istilahnya nggak serem-serem amat kali," ujarnya.