.webp)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. PPP dinilai tengah melakukan eksperimen politik atas kudeta Ketum Suharso.
Hal tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Sabtu (10/9/2022). Adi awalnya membahas konflik PPP saat ini berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya yang menerpa partai berlambang ka'bah itu.
"Biasanya kan konflik PPP sebelumnya itu motifnya karena alasan dukung mendukung soal pencapresan sehingga terjadi faksionalisasi yang saling mengeras dan konfliknya itu tidak selesai di mahkamah partai dan berujung di pengadilan. Makannya konflik PPP kalau melihat sebelum-sebelumnya kan penyelesaian kasusnya juga lama," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau konflik Mardiono dengan Suharso itu kan cepat, motifnya itu karena keseleo lidah soal amplop kiyai itu dianggap kesalahan fatal yang kemudian Suharso dikudeta di tengah jalan. Kan kasusnya ini udah selesai, secara hukum Suharso harus mengakui bahwa SK Menkumham bukan kepada dirinya tapi kepada Mardiono sebagai Plt Ketum," tambahnya.
Adi mengatakan Suharso terkesan tidak ada yang membela usai dikudeta oleh Mardiono. Ia tak melihat ada elite DPP PPP atau DPW hingga DPC PPP yang solid pasang badan untuk mendukung Suharso.
"Buktinya Suharso tidak kelihatan kubu politiknya yang pasang badan, yang mendukung baik elite PPP maupun struktur di level bawah seperti provinsi kabupaten kota, nggak ada kan. Beda dulu, kalau konfliknya Rommy sama Suryadharma Ali misalnya jelas kubu-kubuannya, DPW terbelah, elite DPP juga terbelah, pengurus DPC dan DPD juga terbelah. Konflik Suharso dan Mardiono tidak mencerminkan itu," ucapnya.
Adi menyebut pernyataan Suharso terkait amplop kiyai adalah puncak gunung es. Menurutnya, blunder Suharso itu menjadi puncak kekecewaan kader-kader PPP atas kinerja Suharso sebagai ketum PPP yang di bawah ekspektasi.
"Di survei-survei misalnya PPP ini terancam tidak lolos ya. Kedua misalnya PPP ini nyaris kehilangan momentum politik karena Suharso itu jarang tampil sebagai Ketum Partai, dan malah kelihatan banyak bicara sebagai menterinya presiden. Ketiga tentu sering kali blunder, ada kesan PPP ini semakin ingin menjauhkan dari basis konstituen politiknya yang ulama, yang kiyai dan pesantren-pesantren itu. Tiga variable ini kemudian menjelaskan ketika ada keseleo lidah soal amplop kiyai itu ya menjadi triger Suharso dikudeta di tengah jalan," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Lihat Video: Sah Jadi Plt Ketum PPP, Mardiono Ajak Kader Solid Hadapi Pemilu 2024
