.webp)
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten Subadri Ushuludin menyebut partai berlambang kabah tersebut tidak sedang dalam perpecahan usai pergantian ketua umum.
Menurutnya, pergantian ketua umum ditampuk pimpinan atas hal yang wajar. Apalagi, kata dia, Suharso Monoarfa diketahui telah melanggar, membuat gaduh partai, dan mengusik keberadaan para kiai dengan pernyataan 'amplop kiai'
"Ada banyak hal yang melatarbelakangi pemberhentian Pak Suharso. Jadi, tidak dengan serta-merta dipecat tapi berangkat dari sebab akibat," tutur Subadri dalam keterangan tertulis, Jum'at (9/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan pada Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II yang bertemakan 'Konsolidasi dan Sukseskan Pemilu 2024' di Hotel Le Semar, Tangerang Banten hari ini.
Subadri menuturkan elektabilitas PPP akhir-akhir ini juga mengalami penurunan. Hal ini membuat para majelis partai harus mengambil langkah cepat untuk mengatasinya.
"Saya tidak membayangkan jika para majelis di DPP tidak mengambil langkah cepat. Di daerah pun telah banyak demo dari berbagai pihak, terutama penyelamatan kiai. Maka, kami pun akan tunduk dengan keputusan Mukernas Senin (5/9) lalu," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono yang hadir dalam acara tersebut menegaskan jika PPP saat ini tidak sedang berkonflik, bersengketa, maupun berselisih. Ia mengatakan pengurus PPP harus tetap solid siapapun yang memimpin.
"PPP ini tempat perjuangan kita yang didirikan oleh para ulama untuk menjadi wadah umat, guna mencapai cita-cita agar rakyat sejahtera lahir batin. Maka, tidak ada tujuan selain kesejahteraan masyarakat apalagi untuk hal pribadi," jelasnya.
Mardiono menjelaskan hasil Mukernas di Banten beberapa waktu lalu telah melalui proses yang panjang dan melibatkan semua komponen partai. Keputusan tersebut ingin Suharso menyelesaikan masalah dan fokus menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Partai ingin Pak Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kabinet Indonesia Maju," pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam Muskerwil II iniurut dihadiri Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, Tokoh PPP Rusli Effendi, Sekretaris DPW PPP Banten Iskandar. Kemudian Ketua dan Sekretaris DPC PPP se-Banten serta Badan Otonom se-Banten. Adapun dasar hukum terselenggaranya Mukerwil II salah satunya adalah amanah AD/ART PPP.
Lihat juga video 'PPP DKI Tegaskan Suharso Monoarfa Masih Ketua Umum':
