Gerindra: Kami Tak Merasa 'Kawin Paksa' dengan PKB

Gerindra dan PKB Dinilai 'Kawin Paksa'

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai terjadi 'kawin paksa' antara Partai Gerindra dan PKB saat ini. Sebab, menurutnya, secara basis ideologi kedua partai itu sangat jauh berbeda.

"Kawin paksa saya pikir terjadi saat ini, apa buktinya, buktinya saya pikir kalau tadi yang disebutkan Mas Adi (Adi Prayitno, red), Gerindra dan PKB, bagi saya itu bukan faktor ideologi sama sekali, secara basis ideologi itu sangat jauh, itu gap-nya sangat jauh," kata Umam, Rabu (10/8).

Hal itu disampaikan dalam diskusi detikcom dan Total Politik yang berjudul 'Menuju Koalisi: Kawin Paksa Vs Sukarela' yang tayang di detikcom. Umam kemudian memaparkan analisisnya tentang apa yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Apalagi kita berkaca dari 2014 dan 2019, di mana dulu misalnya let's say Pak Prabowo ya, itu menikmati dan juga merasakan bagaimana euforia yang didorong kekuatan Islam, saya harus katakan kelompok Islam kanan dan itu memberikan insentif elektoral yang cukup memadai," jelasnya.

Umam menilai PKB merepresentasikan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Nahdliyin, menurut Umam, bisa merespons kekuatan Islam kanan.

"Kemudian tadi Gerindra, PKB sebagai representasi kekuatan politik Nahdliyin mengakomodir kekuatan politik Islam moderat yang merespons, meng-counter kekuatan Islam yang kanan tadi, artinya apa? Kalau kita bicara ideologi hampir tidak bertemu ini, ini air dan minyak, ini kekuatan konservatif dengan kekuatan moderat," tuturnya.

Umam kemudian menganalisis alasan Gerindra semakin dekat dengan PKB. Dia menyebut hal itu ada kaitannya dengan Gerindra dan Prabowo belum pernah menang dalam 3 pemilihan presiden terakhir.

"Ini sudah tiga kali pilpres dan kebetulan belum pernah menang, nah maka kemudian sekarang kita bisa memahami mengapa kemudian Gerindra begitu ingin bersama-sama dengan PKB, kenapa? Kalau kita bicara elektoral secara general salah satu titik lemah dari Pak Prabowo dari 2014 dan 2019 adalah defisit elektoral di Jawa Timur, sebenarnya bukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah sebenarnya ada sekitar 7 juta DPT yang tidak tergarap, di Jawa Timur ada 10 juta bahkan 11 juta DPT yang tidak tergarap, tetapi gap antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi cukup besar di sana, akhirnya menang Pak Jokowi," jelas dia.