.webp)
Senada dengan Junimart, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustofa juga mengatakan bahwa belum semua dana Pemilu dicairkan oleh pemerintah. Dia memastikan akan mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dana Rp 8,061 triliun untuk periode 2022.
"Iya bukan belum cair, sudah cair tapi masih belum semua, kan harusnya yang tahap pertama sekitar Rp 8 T dengan rincian segala macem itemnya, salah satu yang belum cair terkait soal sarana dan prasarana, itu kantor dan kendaraan. Nah mungkin kita tentu Komisi II DPR akan mendorong agar pemerintah segera mencairkan anggaran terkait dengan yang sudah disetujui bersama ya itu untuk tahap pertama," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saan juga meyakini belum cairnya dana Pemilu juga bukan gegara hasrat Jokowi yang ingin memperpanjang jabatannya hingga 3 periode. Dia meyakini pemerintah akan mendukung terlaksananya Pemilu 2024.
"Nggak nggak begitu lah, semua, baik dari DPR dan pemerintah, sepakati pemilu akan jalan, dan pemerintah akan kawal proses jalannya pemilu tentu dengan mengawal itu dengan memberikan dukungan terutama soal anggaran kan, jadi menurut saya tidak seperti spekulasi itu nggak lah bahwa Pak Jokowi masih berhasrat 3 periode, semua sudah beri jaminan, terakhir Pak Mahfud juga beri jaminan bahwa Pemilu akan berjalan seperti yang sudah disepakati," tuturnya.
KPU Ungkap Dana Sarana dan Prasarana Pemilu Belum Cair
Sebelumnya, KPU mengungkap anggaran Pemilu 2024 untuk sarana dan prasarana kantor masih belum dicairkan. Tak hanya itu, anggaran untuk mobilitas pun hingga saat ini juga belum cair.
"Memang kan kalau dana belum cair ya seret. Tapi, yang di operasional yang belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana prasarana kantor, kemudian sarana mobilitas," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).
Hasyim menjelaskan sarana mobilitas itu digunakan untuk anggota KPU di lapangan. Namun, mobilitas ini skemanya adalah menyewa kendaraan bukan membeli.
"Pengalaman kita yang sudah-sudah itu kan sudah lama banget KPU menganggarkan dan bisa menyimpulkan lah kalau perlu mobilitas tapi anggaran nggak jalan itu jangankan jalan," ucap Hasyim.
(maa/tor)
