.webp)
Junimart awalnya membantah soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sengaja lambat mencairkan dana Pemilu lantaran adanya hasrat memperpanjang jabatan 3 periode. Dia meyakini Jokowi sudah berkomitmen bahwa Pemilu 2024 akan berjalan dan tidak akan memperpanjang jabatannya.
"Saya kira nggak, Pak Jokowi sudah jelas mengatakan 'Pemilu harus berjalan dan saya tetap di 2 periode', kita hargai itu, begitu ya. Jadi tentu kami mendesak pemerintah untuk segera mencairkan anggaran-anggaran yang sudah disepakati dan diketok di Komisi II DPR, dan sudah dikomunikasikan dengan Kemenkeu saat itu," Junimart saat dihubungi, Kamis (4/8/2022).
Junimart lalu membeberkan terkait komposisi dana Pemilu yang harus disiapkan pemerintah hingga Pemilu 2024 yakni Rp 76,6 triliun. Dia menyebut dana itu akan dicairkan bertahap setiap tahun dan KPU harusnya menerima Rp 8,061 triliun untuk tahun 2022.
"Pemilu sudah kita ketok di Komisi II DPR lebih kurang 76,6 T. Nah mengenai pencairannya tentu berdasarkan tahapan, nah sedangkan untuk tahun 2022, tentu tahapan yang harus dikucurkan pemerintah adalah sebesar Rp 8,061 triliun, nah sementara anggaran yang telah dialokasikan yaitu Rp 2,4 triliun sekian lah," kata dia.
Junimart mengatakan KPU juga sempat meminta tambahan anggaran Pemilu sebesar Rp 1,245 triliun. Dengan demikian, kata dia, KPU baru menerima Rp 3,698 triliun dari pemerintah untuk periode 2022.
"Nah kalau sudah begini hitungannya berarti pemerintah baru mencairkan sebesar 45,87% dari kebutuhan yang diusulkan. Nah permasalahannya kalau itu tidak turun Rp 8,061 triliun itu maka dukungan tahapan Pemilu bisa terganggu, yang paling besar kan dukungan tahapan Pemilu, apa itu? Pertama gaji, itu kebutuhan gaji, dan sarana prasarana untuk operasional perkantoran, IT, dan sebagainya," ucapnya.
Junimart mewanti-wanti pemerintah bahwa KPU bisa stagnan jika dana di tahun 2022 ini tidak dicairkan. Dia mendesak agar pemerintah segera mencairkan dana Rp 8,061 triliun tersebut.
"Kalau ini tidak sampai dicairkan pemerintah bisa jadi stagnan KPU-nya, karena itu mereka tidak bisa bekerja secara optimal dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Karena pemenuhan kebutuhan dukungan anggaran ini hanya 45,87% dari Rp 8,061 triliun," jelasnya.
"Karena itu nggak ada alasan pemerintah untuk tidak menyetujui proses revisi anggaran sesuai skala prioritas kebutuhan yang telah ditetapkan KPU, dan saya yakin pemerintah tidak akan mempersulit KPU dalam lakukan tahapan tahapan tersebut," lanjutnya.
Simak respons Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Duh, Anggaran Pemilu 2024 Belum Sepenuhnya Disetujui Kemenkeu':
Senada dengan Junimart, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustofa juga mengatakan bahwa belum semua dana Pemilu dicairkan oleh pemerintah. Dia memastikan akan mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dana Rp 8,061 triliun untuk periode 2022.
"Iya bukan belum cair, sudah cair tapi masih belum semua, kan harusnya yang tahap pertama sekitar Rp 8 T dengan rincian segala macem itemnya, salah satu yang belum cair terkait soal sarana dan prasarana, itu kantor dan kendaraan. Nah mungkin kita tentu Komisi II DPR akan mendorong agar pemerintah segera mencairkan anggaran terkait dengan yang sudah disetujui bersama ya itu untuk tahap pertama," ujarnya.
Saan juga meyakini belum cairnya dana Pemilu juga bukan gegara hasrat Jokowi yang ingin memperpanjang jabatannya hingga 3 periode. Dia meyakini pemerintah akan mendukung terlaksananya Pemilu 2024.
"Nggak nggak begitu lah, semua, baik dari DPR dan pemerintah, sepakati pemilu akan jalan, dan pemerintah akan kawal proses jalannya pemilu tentu dengan mengawal itu dengan memberikan dukungan terutama soal anggaran kan, jadi menurut saya tidak seperti spekulasi itu nggak lah bahwa Pak Jokowi masih berhasrat 3 periode, semua sudah beri jaminan, terakhir Pak Mahfud juga beri jaminan bahwa Pemilu akan berjalan seperti yang sudah disepakati," tuturnya.
KPU Ungkap Dana Sarana dan Prasarana Pemilu Belum Cair
Sebelumnya, KPU mengungkap anggaran Pemilu 2024 untuk sarana dan prasarana kantor masih belum dicairkan. Tak hanya itu, anggaran untuk mobilitas pun hingga saat ini juga belum cair.
"Memang kan kalau dana belum cair ya seret. Tapi, yang di operasional yang belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana prasarana kantor, kemudian sarana mobilitas," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).
Hasyim menjelaskan sarana mobilitas itu digunakan untuk anggota KPU di lapangan. Namun, mobilitas ini skemanya adalah menyewa kendaraan bukan membeli.
"Pengalaman kita yang sudah-sudah itu kan sudah lama banget KPU menganggarkan dan bisa menyimpulkan lah kalau perlu mobilitas tapi anggaran nggak jalan itu jangankan jalan," ucap Hasyim. (maa/tor)
