ADVERTISEMENT

Elite PD Kritik Rahayu soal Pilkada Tak Langsung: Kemunduran Demokrasi!

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 28 Jul 2022 17:00 WIB
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani
Foto: Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani (dok.Istimewa)
Jakarta -

Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pilkada tak langsung. Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai wacana tersebut membawa kemunduran demokrasi.

"Munculnya kembali wacana pilkada tak langsung bukan hanya sebagai tanda ahistoris terhadap reformasi, tapi juga menunjukkan rendahnya pemahaman dan komitmen atas demokrasi. Aspirasi ini hanya membawa pada kemunduran demokrasi," kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Kamhar menekankan rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, menurutnya, para pejabat publik dipilih oleh rakyat.

"Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, karenanya menjadi konsekuensi logis jika pimpinan eksekutif baik itu presiden, gubernur, bupati dan walikota yang diberi kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar dalam penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, dalam hal ini APBN dan APBD, untuk dipilih langsung oleh rakyat," ujarnya.

Kamhar mengungkit argumentasi Rahayu soal sila ke-4 Pancasila yang mendasari implementasi pilkada secara tidak langsung. Menurutnya, argumentasi Rahayu terkait itu menunjukkan pemahaman yang dangkal atas sila ke-4 Pancasila.

"Argumentasi pilkada langsung yang dianggap tidak sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila menunjukkan tingkat pemahaman yang dangkal terhadap Sila ke-4 tersebut, termasuk rendahnya pemahaman terhadap manifestasi perwakilan rakyat selama ini," ujarnya.

"Fungsi perwakilan rakyat yang telah diberikan kepada wakil rakyat di era reformasi ini yang semakin kuat namun tentunya juga mesti dibatasi," lanjut dia.

Kamhar tak sepakat soal alasan Rahayu yang mengaitkan opsi pilkada tak langsung sebagai salah satu upaya menekan korupsi. Dia memandang pelaksanaan pilkada tak langsung justru akan menguatkan oligarki politik dan membajak demokrasi.

"Apalagi argumentasi pilkada tidak langsung dikaitkan dengan menekan korupsi dan money politics. Ini pernyataan yang absurd dan malah bisa juga sebaliknya. Justru pilkada tak langsung akan semakin menumbuhsuburkan dan menguatkan oligarki politik yang mendistorsi dan membajak demokrasi.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyuarakan soal pilkada melalui DPRD atau pilkada tak langsung. Rahayu menjabarkan salah satu alasannya, yakni untuk menekan korupsi.

Mulanya, Rahayu menyebut Indonesia sudah jauh sekali dari salah satu sila di Pancasila, yakni sila ke-4 Pancasila.

"Buat yang benar-benar mengerti soal sila ke-4, kita sudah jauh banget dari sila ke-4," ungkap Rahayu seperti dalam video Total Politik yang disiarkan di acara Adu Perspektif detikcom, Rabu (27/7/2022) malam.

Rahayu menilai masyarakat terkesan ngasal saat memilih kepala daerah. Banyak masyarakat memilih asal karena banyak pilihan.

"Bukan pilpres, tapi pilkada, why? Seharusnya masyarakat diajari siapa yang kau pilih sebagai wakil lo. Make the difference. Orang kan sekarang mikirnya, 'Ah, ya sudahlah, terserah gua nyoblos yang ini, nyoblos yang ini' tanpa melihat karena too much choice," kata Rahayu.

Dengan pilkada tak langsung, jelas Rahayu, masyarakat bisa fokus memilih presiden. Masyarakat diminta mempercayakan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

"Mereka harus trust bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka," tutur Rahayu.

Simak Video 'Rahayu Saraswati Setuju Pilkada Tak Langsung, Kenapa?':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/eva)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT