.webp)
Politikus Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berbicara tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD alias tak langsung. Rahayu mengungkap sejumlah alasan di balik perlunya Pilkada tak langsung.
Hal ini terungkap dalam video Total Politik yang disiarkan di acara Adu Perspektif detikcom, Rabu (27/7/2022). Mulanya, Rahayu menyebut Indonesia sudah jauh sekali dari sila ke-4 Pancasila.
"Buat yang benar-benar mengerti soal sila ke-4, kita udah jauh banget dari sila ke-4," ungkap Rahayu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Rahayu menyinggung Pilkada tak langsung. Ia lalu menjabarkan sejumlah alasannya memilih Pilkada tak langsung.
"Bukan pilpres, tapi pilkada, why? harusnya masyarakat diajarkan siapa yang kau pilih sebagai wakil lo. Make the difference, orang kan sekarang mikirnya 'ah ya udah lah terserah gua nyoblos yang ini, nyoblos yang ini' tanpa melihat karena too much choice," kata Rahayu.
Dengan pilkada tak langsung, masyarakat, jelas Rahayu, bisa fokus untuk memilih presiden. "Mereka harus trust bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka," tutur Rahayu.
Menurut Rahayu, pilkada tak langsung bisa menekan angka korupsi. "Interprestasi itu adalah menurut saya kita bisa menekan angka korupsi dan transaksional politik salah satunya adalah tentang indirect election," tutur Rahayu.
Ia menyebut animo 'pilkada tak langsung' sudah mulai disuarakan masyarakat. "Animonya bukan hanya di partai (Gerindra), tetapi animonya sudah ada beberapa lintas, kita sudah mulai omongin karena come on, this is transactional dan korupsinya mau berapa lama kita mau kayak gini?" sambung Rahayu.
"Banyak anak-anak muda bahkan generasi milenial yang mulai menyadari kayaknya kurang cocok dengan demografi yang ada di Indonesia," jelasnya.
Singkat cerita pada 2014, pembahasan mengenai RUU Pilkada sangat alot. Mayoritas fraksi di DPR menghendaki agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD alias tidak langsung. Sementara ada dorongan kuat dari publik agar Pilkada tetap digelar secara langsung.
Pada 25 September 2014 DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Rapat berlangsung alot karena banyak pasal yang belum disepakati. Dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih untuk pertama kalinya 'adu kekuatan'.
Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla mendukung Pilkada langsung. Sebaliknya Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendukung Pilkada tak langsung.
Melalui lobi politik panjang dan drama kericuhan anggota dewan, Paripurna mengesahkan RUU Pilkada opsi pemilihan lewat DPRD dengan jumlah suara hasil voting sebanyak 226 anggota.
Sementara di kubu berseberangan, jumlah suara anggota dewan pro Pilkada langsung kalah telak meski mendapat dukungan tambahan dari 11 anggota Fraksi Golkar dan 6 anggota Demokrat. Kekalahan pendukung pilkada langsung ini salah satunya akibat aksi walk out 139 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Presiden SBY yang saat itu masih di Amerika Serikat pun mengaku kecewa dengan hasil voting pengesahan RUU Pilkada. Setiba di Tanah Air, tepatnya 2 Oktober 2014 Presiden SBY menerbitkan dua Perppu. Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang Pemda.
Pada Februari 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah. Hingga kini Pilkada dilakukan secara langsung atau dipilih oleh rakyat.
(isa/knv)
