.webp)
"Dengan mengucapkan bismilahirrohmanirrohim, FPAN menyetujui RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,(RUU Susduk) disahkan menjadi Undang-undang," kata juru bicara FPAN, Ahmad Farhan Hamid dalam pendapat akhir fraksinya di Sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2009).
Menurut Hamid, lembaga legislatif memerlukan suatu aturan yang jelas untuk efektifitas penyaluran aspirasi rakyat. Salah satunya dengan pengesahan RUU Susduk ini.
"Diperlukan sistem dalam DPR yang bisa menekan distorsi penyaluran aspirasi rakyat melalui kejelasan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ungkap Hamid.
Meski begitu, lanjut Hamid, FPAN menggarisbawahi beberapa poin penting dalam RUU ini. Pemberian posisi ketua dewan kepada parpol pemenang pileg dinilai sudah tepat sehingga dapat mengurangi perebutan kekuasaan legislatif.
"Partai pemenang pemilu akan memimpin lembaga legislatif, hal ini menjadi jaminan tidak ada tarik menarik kepemimpinan," ujar Hamid.
Hamid juga mengungkapkan bahwa partainya mendukung penguatan fungsi DPD. Selama ini, DPD dipandang Hamid tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perlu lagi disusun fungsi yang lebih leluasa.
"DPD selama ini dipandang sebagai macan ompong, DPD adalah lembaga yang dipilih rakyat. Dalam UU baru ini DPD memiliki kewenangan lebih leluasa memperjuangkan hak rakyat dalam merumuskan Undang-undang," beber Hamid.
Di akhir pendapat fraksinya, Hamid sempat mengkritisi ketidakhadiran presiden dalam rapat penyusunan RUU ini. "Ketidakseriusan pemerintah, misalnya ketidakhadiran Presiden dalam rapat. Hal ini penting untuk menunjukkan hubungan baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif," tegasnya.
(van/mok)
