Cegah Otoriter, SBY Jangan Ajak PDIP-Golkar di Kabinet

Jakarta - Dalam sistem demokrasi modern, partai pemenang pemilu otomatis menjadi penguasa. Sementara partai yang kalah pemilu harus siap menjadi oposisi agar sistem jalannya pemerintah menjadi baik dan efektif.

Atas dasar itulah, SBY diminta tidak mengajak PDIP dan Golkar dalam kabinetnya agar kedua partai ini menjadi partai oposisi. Jika SBY tetap mengajak Golkar dan PDIP atau salah satunya, berarti SBY belum menerapkan sistem demokrasi modern dan akan menjadi awal dari bangkitnya pemerintahan otoriter yang diktator.

"Di mana-mana, dalam demokrasi modern yang sehat, yang kalah ya otomatis menjadi oposisi, dan yang menang menjadi penguasa. Nggak ada model kabinet gotong royong seperti dulu lagi," kata pengamat politik UI Arbi Sanit kepada detikcom, Senin (3/8/2009).

Menurut pengamat yang suka bicara ceplas-ceplos ini, jika SBY merangkul semua kekuatan dalam kabinetnya, berarti SBY masih menggunakan cara berdemokrasi klasik dan kampungan. Hal ini akan mengganggu terciptanya demokrasi yang sehat dan rasional.

"Kalau mau membangun sistem presidensial, bukan dengan membangun kabinet gotong-royong. Tetapi membangun kerjasama kompetitif. Itu namanya demokrasi modern, bukan kampungan yang berbelit-belit seperti sekarang," papar Arbi.

Menurut Arbi, jika SBY mengajak PDIP dan Golkar di kabinet, maka kekuatan SBY akan sangat dominan di parlemen . Hal ini akan membuka peluang bagi SBY untuk menjadikan pemerintahannya diktator. Hal inilah yang membahayakan demokrasi jika pemerintahan kedua SBY tidak ada kontrol yang kuat dari pihak oposisi.

"Kekuatan koalisi yang ada sekarang saja sudah 60 persen. Itu sudah mayoritas. Kalau mengajak PDIP dan Golkar atau salah satunya, itu berarti menjadikan kekuatan pendukung SBY mayoritas. Di mana-mana tidak ada demokrasi yang 100 persen, karena kalau 100 persen itu namanaya akan diktator. Tapi kalau kalau demokrasi kampungan, bisa saja itu terjadi," pungkasnya.

(yid/asy)