PDIP: Putusan MA Dagangan Politik

Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan pembatalan penghitungan perolehan kursi tahap kedua, dinilai hanya menguntungkan parpol-parpol besar dan merugikan parpol menengah di DPR. Keputusan itu dinilai dagangan politik.

"Ada yang berdagang soal putusan MA ini. Ada yang telepon sana-sini, bilang wah anda lolos ke DPR karena putusan MA ayo kita terus perjuangkan, kumpulkan uang sini. Kan salah kalau jadi dagang sapi seperti itu," ujar Wasekjen PDIP Hasto Kristianto.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi politik bertema Polemik Putusan MA di RM Warung Daun, Jl Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (1/8/2009).

Hasto mengusulkan, agar KPU mereview dan mengaudit siapa saja yang merumuskan peraturan yang dibuat nyata-nyata bertentangan dengan UU itu.

"Saya tidak masalah kalau putusan MA itu dilaksanakan pemilu
selanjutnya. Saya juga tak masalah bila saya tidak jadi lolos ke DPR. Tapi yang terpenting KPU menyatakan kalau peraturan yang dibuatnya itu salah," imbuhnya.

Menurut Hasto, putusan MA sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan. Tapi putusan itu menjadi persoalan ketika tiba-tiba yang mengeluarkan hasil hitungan adalah Cetro. Padahal yang berwenang melakukan penghitungan adalah KPU.

"Inilah blunder pertama dari putusan MA itu. Padahal yang diputuskan MA itu karena ada peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang," paparnya.

(mpr/nik)