.webp)
"Pemilu selesai tapi sampah dimana-mana, menyisakan banyak masalah karena KPU melakukan banyak kesalahan. Kejahatan demokrasi bisa karena kesengajaan tapi bisa juga tanpa kesengajaan," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif.
Hal ini disampaikan dia dalam dialog kenegaraan bertajuk "Pileg, Pilpres, dan
Masalahnya" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7/2009).
Menurut Yudi, pemerintah sebagai penyedia data pemilih awal (Daftar Pemilih
Sementara), ikut bertanggungjawab atas kisruh DPT yang dirilis KPU.
"Hal yang bobrok dari KPU tidak terlepas dari respon pemerintah yang memberikan DPS untuk dimutakhirkan oleh pemerintah. Pemerintah juga bertanggungjawab, pemerintah jangan cuci tangan terhadap dampak kekisruhan ini," ujar Yudi.
Yudi mengungkapkan beberapa kesalahan yang dilakukan KPU secara sengaja. "Yang sengaja, banyak sekali lembaga pemilu mengubah cara perhitungan, soal DPT yang diubah tanpa transparansi," ujar Yudi.
Selain itu, kata dia, seleksi KPU yang tidak maksimal dan menghasilkan
anggota KPU sekarang adalah salah satu bentuk kesalahan tanpa rencana.
"Ketidaksengajaan dalam bentuk inkompetensi lembaga pemilihan yang juga menjadi citra buruk pemilu," kata Yudi.
Menurut Yudi, seharusnya semua kalangan lebih memperhatikan sisi demokrasi
ketimbang sisi kekuasaan. "Yang lebih penting adalah bukan siapa pemenang pemilu tetapi bagaimana demokrasi dibangun," kata pria yang menjabat Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina.
(van/aan)
