Agar Tak Seperti Orde Baru, PDIP & Golkar Diminta Jadi Oposisi

Jakarta - Ketua DPR dan Presiden untuk 5 tahun ke depan, diprediksi berasal dari satu partai. Agar kejadian orde baru tak terulang kembali, Partai Golkar dan PDIP disarankan untuk menggalang oposisi sebagai kekuatan penyeimbang.

"Kalau pendukung pemerintah terlalu dominan, DPR hanya jadi pelengkap dan tidak menjalankan kontrol. Maka pengalaman kita dengan parlemen orde baru itu bisa terulang," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/7/2009).

Agar DPR tidak seperti zaman orde baru, Salang pun mengusulkan ada kekuatan penyeimbang di DPR yang digalang Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura, dan Gerindra.

Menurut Salang jika keempat partai itu solid berperan sebagai oposisi, maka harapan adanya kekuatan kritis di DPR masih ada. Dengan begitu DPR tidak hanya menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah seperti yagn terjadi di era orde baru.

Walaupun secara kuantitas kekuatan oposisi masih kalah dengan koalisi PD yang memiliki kursi lebih dari 50 persen, tetapi Salang optimis dengan adanya oposisi kekuatan kritis di DPR masih ada sehingga dinamika antara eksekutif dan legislatif tetap ada.

Dengan adanya oposisi maka kekhwatiran pemusatan kekuasaan di satu tangan bisa dihindari.

"Kekhawatirannya kalau kekuasaan yang sangat besar dan dominan di satu tangan, maka peluang untuk terjadi penyimpangan kekuasaan cukup kuat. Tetapi dengan oposisi bisa dihindari," pungkasnya.
(Rez/mok)