Tim JK-Wiranto Disuruh Lengkapi NPWP Dalam Daftar Penyumbang Kampanye

Jakarta - Tim Kampanye Nasional pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi dana kampanye. Mereka diminta Bawaslu melengkapi daftar penyumbang dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Ada yang mencantumkan KTP, tapi tidak mencantumkan NPWP. Kita akan melengkapi NPWP. Kalau NPWP sudah diserahkan, berarti bisa diketahui siapa penyumbangnya. Terus kalau NPWP sudah ada berarti tidak ada masalah dong," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Iskandar Manji.

Hal itu disampaikan dia usai menghadap Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2009).

"Kalau menurut peraturan kan tidak ada NPWP tapi kalau ada KTP itu kan nggak apa-apa," imbuhnya.

Iskandar mengungkapkan dicecar 25 pertanyaan oleh Bawaslu. Selain NPWP, Iskandar juga ditanya asal muasal dana dan peruntukannya, utamanya yang tidak menyertakan KTP dan NPWP. Ketika ditanya bila ada sumbangan dengan jumlah cukup besar namun tidak ada identitasnya, apa yang dilakukan tim kampanye?

"Siapa bilang? Kita paling kecil kok dana kampanyenya, cuma Rp 83 miliar. Sampai sekarang masih ada saldo Rp 20 juta rupiah. Banyak orang-orang yang menyumbang pribadi yang simpati sama kita itu menyumbang Rp 1 juta sampai Rp 2 jutaan," jawab Iskandar.

Dia juga menambahkan, tim kampanye hanya mempunyai 1 rekening untuk menampung dana kampanye. Bagaimana dengan penyumbang asing?

"Ah boro-boro. Penyumbang asing dari mana itu. Nggak ada itu, nggak ada," timpalnya.

Tim Kampanye JK-Wiranto datang ke Bawaslu sejak pukul 14.00 WIB. Ada 6 orang yang mewakili tim pasangan nomor 3 itu. Selain Iskandar Manji ada juga Dedi Patiwiri, dan Wakil Bendahara Tim Kampanye, Ahmad Zaky.

(nwk/iy)