PPP: Ada Skenario Bonsai Parpol Menengah

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU nomor 15/2009 tentang pasal penetapan caleg terpilih tahap kedua sebagai upaya mengecilkan parpol menengah. Indikasinya, keputusan MA cenderung menguntungkan parpol besar dan parpol yang saat ini berkuasa.

"Kok saya melihat ada skenario menumpuk kekuatan pada partai tertentu dan mengurangi kekuatan partai menengah dan partai-partai kecil lainnya yang mendapat kursi, dengan memotong perolehan kursinya di DPR," kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz.

"Anda bisa lihat gugatan pertama oleh Hasto Kristiyanto (caleg PDIP) ditolak, tetapi ketika gugatan yang ini (Zaenal Ma'arif, caleg PD) diterima seluruhnya," argumen Irgan.

Hal ini disampaikan Irgan di sela-sela jumpa pers bersama parpo-parpol yang menolak putusan MA di Kantor DPP PPP Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (26/7/2009).

Menurut Irgan, sikap PPP sebagai parpol pendukung koalisi SBY tetap setia. Karena itu upaya menggugat putusan MA ini tidak ada hubungannya dengan kesetiaan koalisi. Alasannya, materi koalisi dengan yang materi menggugat putusan MA berbeda.

"Gugatan ini tidak ada kaitannya dengan koalisi Pak SBY, dengan Partai Demokrat. Karena ini persoalan pemilu legislatif, bukan soal pilpres," paparnya.

Namun demikian, agar tidak terjadi salah paham, PPP akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat maupun parpol yang dirugikan dengan putusan MA karena kursinya menjadi berkurang.

"Kita tetap akan mengkomunikasikan dengan PD dan juga partai lain yang kursinya juga dikurangi," pungkasnya.

(yid/nrl)