"DPT milik KPU Pusat terbukti belum dimutakhirkan, lalu kemana anggaran dana untuk pemutakhiran?" kata pria yang akrab disapa Jenderal Naga Bonar itu di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel (24/7/2009).
Menurut Deddy, sedikitnya dana senilai Rp 3,7 triliun terbuang percuma gara-gara KPU. Data ini diperolehnya dari proses pengecekan selama 12,5 jam dari KPUD seluruh Indonesia dari 115 kab/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alokasi dana IT KPU mencapai Rp 800 miliar, padahal jika dibandingkan penghitungan melalui pesan pendek hanya membutuhkan dana Rp 120 miliar," kata Saurip.
Baik Deddy dan Saurip meminta KPK akan terus memantau pengaduan mereka. Meski sudah diterima oleh bagian Aduan Masyarakat KPK, mereka akan terus melaporkan data terbaru tentang kasus ini jika diperlukan.
"Saya harap kita mau menelepon orang KPK itu tiap hari, supaya cepat dikerjakan," tegasnya.
(mad/ken)










































