JK Diisukan Dukung Yuddy, Kubu Ical Santai Saja

Jakarta - Beredar isu ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) telah memiliki calon yang akan didukung dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akhir tahun ini. Nama Yuddy pun disebut-sebut telah mendapatkan restu JK untuk menduduki kursi nomor 1 di partai beringin itu.

"Pak JK berkawan dekat dengan Surya Paloh dan Ical. Jadi kalau mendukung salah satu secara mencolok, beliau nggak nyaman. Makanya beliau mendorong-dorong kader muda untuk ikut bersaing. Sosok Yuddy yang luwes itulah yang rupanya juga menarik hati Pak JK sehingga restu Pak JK pun kabarnya telah diberikan kepada Yuddy," kata sumber detikcom di DPP Golkar, Rabu (22/7/2009).

Menanggapi isu tersebut, kubu Abuizal Bakrie (Ical) yang juga mengincar kursi ketua umum santai saja menanggapi isu tersebut. Ketua DPP Golkar yang dekat dengan Ical, Firman Subagyo menyebut dukung mendukung dalam merebut ketum Golkar biasa saja dalam demokrasi.

"Boleh-boleh saja (JK mendukung Yuddy). Kalau dukung-mendukung itu biasa saja dalam demokrasi," kata Firman kepada detikcom, Rabu (22/7/2009).

Menurut caleg DPR terpilih dari dapil Jateng ini, ketua umum golkar mendatang tidak harus di bedakan antara kader muda dan kader tua. Yang terpenting adalah apakah sosok tersebut diterima oleh DPD, memiliki jaringan kuat dan memiliki dana yang cukup untuk menggerakkan roda partai.

"Organisasi ini bukan ditentukan tua dan mudanya. Tapi kita punya uang nggak, kalau nggak punya uang, bagaimana mau konsolidasi. Figur itu diterima nggak, punya pengalaman memimpin nggak, dan punya jaringan nggak. Itu yang harus dipenuhi. Jangan asal semangat saja," paparnya.

Firman meminta kepada semua calon dan pendukungnya untuk bersikap arif dan dewasa dalam berpolitik memperebutkan ketua umum Partai Golkar. Hal ini sangat penting karena saat ini saja, sudah mulai muncul black campaign terhadap calon tertentu.

"Kita harus mengembangkan politik yang santun. Tidak perlu ada black campaign-black campaign. Contoh sudah beredar desakan agar tidak memilih ketua umum yang terkait kasus Lapindo. Edaran itu disampaikan kepada DPD-DPD. Ini kan tidak sehat merusak," pungkasnya.

(yid/ndr)