Anas: SBY Bisa Ambil Menteri dari Partai di Luar Koalisi

Jakarta - Capres terpilih versi quick count Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai wewenang untuk menyusun kabinet dari partai mana pun. Kendati partai koalisi akan lebih diutamakan, bukan berarti kader partai dari luar koalisi tidak bisa diikutsertakan.

"Tentu untuk partai koalisi secara etika politik itu lebih dihormati. Tapi tidak ada halangan untuk mengambil kader yang cakap dan profesional dan mempunyai kemampuan dari partai di luar partai koalisi," ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum.

Anas mengatakan itu usai diskusi 'Hitung Jatah Kursi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2009).

Meski demikian, menurut Anas pemilihan menteri partai di luar partai koalisi harus melalui kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan oleh kondisi partai di luar partai koalisi.

"Misalkan kalau dengan Golkar bukan semata-mata tergantung pendirian SBY. Tapi juga terganggu sikap dan pendirian Golkar, jadi minimal dari kedua belah pihak," jelas mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.

Anas menegaskan, pemilihan menteri partai di luar partai koalisi bukan untuk menambah atau mengurangi jatah partai koalisi. Namun Anas enggan membocorkan siapa calon menteri terkait sebab menunggu hasil resmi Pilpres dari KPU.

Anas juga mengingatkan agar penyusunan kabinet tidak mematikan ruang gerak oposisi. Hal ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan.

"Kebutuhan membangun pemerintah yang kuat sedikit lebih besar ketimbang membangun oposisi yang kuat," tandasnya.

(nik/nwk)