Abdul Aziz: Tak Ada Cash, Hanya Software dan Hardware

Jakarta - Keterlibatan International Foundation of Electoral System (IFES) dalam tabulasi nasional lewat SMS pilpres lalu, dikatakan oleh KPU hanya membantu saja. Bantuan yang diberikan bukanlah berupa uang tunai, tapi berupa software dan hardware.

"Tidak ada dana, hanya software dan hardware," kata anggota KPU Abdul Aziz kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2009) malam.

Dikatakan dia, IFES hanya sebagai penerima dan pengubah tampilan saja.

"Ada dua jenis data yang diterima, yaitu data tampilan dan database (data mentah) yang diserahkan ke KPU, sekarang sedang diurai oleh KPU, tidak bisa cepat karena jumlahnya kan besar. Data yang dikirim (database) jumlahnya lebih besar dibanding data yang ditampilkan," papar dia.

Sementara pendanaan untuk SMS, jelas Aziz, pihak Telkomsel memberikan gratis. "Pendanaan SMS dari Telkomsel beri free, tidak bayar," tutur Aziz.

"Kemudian IFES menyediakan hardware dan software, tidak ada uang cash," tambahnya.

Namun, Aziz mengaku tidak mengetahui persis nilai nominal bantuan hardware dan software tersebut.

"Saya tidak tahu nilainya, yang penting hardware dan software menjadi milik KPU. Nanti akan kita kembangkan dalam rangka pilkada, sekarang sedang tersibukkan oleh hasil pilpres," ujarnya.

Menurut Aziz, kekhawatiran yang muncul dari berbagai pihak sama sekali tidak berdasar. Karena yang dilakukan KPU dalam kerjasamanya dengan IFES merupakan antisipasi untuk ke depan.

IFES, lanjutnya, merupakan lembaga internasional yang kredibel dan tidak mungkin merubah data-data yang dijaga kerahasiaannya.

"Kalau sampai dilakukan itu hanya akan merusak diri sendiri. Karena geografis berbeda maka mereka memang perlu penyesuaian, tidak ada lembaga lain selain IFES yang memberi tawaran," ungkapnya.

Sementara anggota Bawaslu Agustiani Tio, mengatakan Abdul Aziz dicecar 34 pertanyaan, 15 pertanyaan terkait logistik dan sisanya terkait IFES.

"Di Indonesia, dana asing tidak boleh diterima oleh lembaga instansi di Indonesia. Yang boleh diterima hanya berupa manfaat saja, dan tadi dijelaskan manfaat tersebut dalam bentuk software dan hardware," jelas dia.

"Selanjutnya kita harus konfirm dengan tim lain, kita padukan dengan klarifikasi yang lain. Pleno rencana dilakukan besok," tandasnya.

(nvc/irw)