"Ini (Munas) bisa dipercepat bila disetujui, mungkin dilaksanakan pada 1 Agustus," kata Muladi saat jumpa pers tentang Pemberian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Lemhannas oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) di kantor Lemhannas, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Rabu(15/7/2009).
Menurut Muladi, dalam Rapat Pleno yang digelar DPP Partai Golkar hari ini, diketahui bahwa pada tanggal 21 Juli mendatang akan dilakukan Rapat Konsultasi Nasional, lalu disusul Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
"Setelah itu, kalau disetujui tanggal 1 Agustus akan Munas untuk menentukan, apakah oposisi atau kolaborasi. Itu akan ditentukan di situ," jelas Gubernur Lemhannas itu.
Diakui Muladi, saat ini parpolnya terpecah belah sehingga perlu adanya keputusan final mengenai sikap yang akan diambil ke depan melalui Munas tersebut. "Dalam Munas inilah akan ditentukan secara final, sebab saat ini suara di Golkar masih terbelah ada yang setuju kolaborasi ada yang setuju oposisi," ujarnya.
Muladi sendiri memprediksikan parpolnya akan lebih condong untuk berkolaborasi karena adanya kedekatan antara Golkar dan Partai Demokrat. "Sebab dalam demokrasi tidak ada musuh atau lawan," ungkapnya.
Muladi menjelaskan, oposisi itu ada dalam sistem parlementer, sehingga harus ada kabinet bayangan. "Yang kita kembangkan kan cek and balance atau sistem pengawasan terhadap budget dan legislasi," tandasnya. (zal/yid)











































