Rakernas PDIP Berujung Penolakan Hasil Pilpres?

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) hari ini, Rabu (15/7/2009). Rapat yang diselenggarakan di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jaksel ini akan menentukan sikap politik terhadap pelaksanaan Pilpres 2009.

"Tentunya memutuskan langkah-langkah selanjutnya sambil menunggu perhitungan tuntas KPU dan inventarisasi pelanggaran-pelanggaran yang ada," kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Tjahjo Kumolo lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (14/7/2009) kemarin.

Apakah sikap politik PDIP nantinya akan berujung pada penolakan hasil Pilpres? Bisa jadi melihat segudang pelanggaran Pilpres yang tejadi semakin mendorong banteng moncong putih untuk membuat terobosan dalam sikap politiknya, meski siapa yang jadi pemenang baru resmi ditetapkan KPU akhir bulan ini.
 
Apalagi pertemuan rahasia antara Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo dan JK-Wiranto di kawasan Senayan, 14 Juli kemarin, makin memperkuat indikasi ke arah penolakan. Dalam rapat yang digelar di sebuah wisma sederhana itu, kedua tim sepakat untuk menyatukan bukti pelanggaran dan kecurangan Pilpres untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelengkap gugatan.

Menurut catatan Bawaslu saja, sampai dengan 12 Juli 2009 pukul 13.00 WIB, lembaga pengawas ini telah menemukan 539 pelanggaran pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara Pilpres 2009, yang terdiri dari 401 pelanggaran administrasi, 67 pidana, dan 71 pelanggaran lain-lain. Belum lagi Bawaslu telah menyatakan putusan MK tentang penggunaan KTP tidak tersosialisasikan dengan baik.

"Langkah politik dan langkah hukum harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa
dipisahkah satu sama lain," ujar Koordinator Tim Advokasi TKN Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun.

Gayus juga menjelaskan legitimasi hasil pemilu haruslah dilihat dari 2 sisi, yakni perolehan suara dan hal-hal yang terkait prosedural.

"Kalau semata-mata mengacu pada perolehan suara sementara banyak prosedur yang dilanggar, tentunya legitimasi berkurang. Karena keduanya saling melengkapi," jelas profesor bidang hukum ini.

Apapun yang menjadi sikap politik PDIP hari ini, tentunya diharapkan bisa berdampak baik bagi proses demokrasi yang telah berjalan 11 tahun ini. Bukan justru sebaliknya.
(lrn/mok)