Hasyim Muzadi-Saifullah Yusuf Berseteru Gara-gara Pilpres

Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Saifullah Yusuf dinilai tidak memiliki hak untuk mendesak Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mundur. PBNU balas mengancam akan memberi sanksi pada Saifullah.

"Pernyataan Saifullah Yusuf merupakan kesalahan organisatoris dan moral yang sangat berat, bahkan merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan," kata Wakil Sekjen PBNU Saiful Bahri Ansory dalam rilisnya yang diterima detikcom, Senin (13/7/2009).

Saiful Bahri menilai GP Ansor tidak memiliki hak organisatoris dan moral untuk mengevaluasi dan meminta pergantian pengurus PBNU. Karena itu PBNU meminta kepada seluruh jajaran GP Ansor dan semua warga nahdliyin untuk tidak mengikuti langkah dan pikiran Gus Ipul karena sangat rawan ‘ditumpangi’ unsur luar yang ingin merusak tatanan NU.

"Yang ada adalah kewajiban GP Ansor dengan seluruh jajarannya untuk selalu taat kepada kebijakan NU," tegasnya.

Gus Ipul yang kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur, Sabtu (11/7/2009), lalu mewacanakan pergantian Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi karena kecewa dengan keterlibatan Hasyim secara terbuka dalam Pilpres pada 8 Juli lalu.

Pengantian Hasyim itu dimaksudkan untuk mengembalikan semangat dan spirit jamiyah NU sebagai organisasi soasial kemasyarakatan sebagai mana khittahnya. Bukan organisasi politik apalagi politik praktis yang langsung terlibat dalam saling dukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Gus Ipul mengusulkan agar dalam Muktamar NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, dimunculkan figur baru sehingga bisa melakukan gerakan permurnian kembali ke khittah seperti pada awal-awal didirikan KH Hasyim Asy’ari.


(yid/iy)