Kader Golkar Jadi Menteri, SBY Tidak Perlu Minta Izin JK

Jakarta - Presiden SBY tidak perlu meminta izin Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) bila hendak mengajak kader Golkar dalam periode II pemerintahannya kelak. Sebab kader yang terpilih tersebut tidak mewakili Partai Golkar.

Demikian jawab Ketua DPP Partai Golkar Andi Matallata tentang peluang kader Golkar ikut dalam kabinet. Hal itu disampaikannya usai rakor di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7/2009).

"Tidak perlu izin ketua partai. Karena kalau ada izin berarti dia perwakilan partai," ujar dia.

Di dalam sistem presidensial, seorang kepala pemerintahan terpilih mempunyai hak penuh menyusun kabinetnya. Sistem ini juga tidak mengenal adanya partai pemerintah dan partai oposisi.

Di dalam konteks itu maka tidak tertutup kemungkinan ada kader Golkar bergabung dalam pemerintahan 2009-2014.  Tetapi pemilihan terhadap kader tersebut harus lebih berdasarkan kemampuan teknis dan profesional yang bersangkutan.

"Jadi bukan karena dia Golkar, nggak ada urusannya dengan partai," tandas pria yang saat ini menjabat Menkum HAM ini.

(lh/nrl)