GPS Kecam Kubu Capres-Cawapres yang Tetap Persoalkan DPT

Jakarta - Sikap sejumlah kalangan dari kubu Capres-Cawapres yang terus mempermasalahkan daftar pemilih tetap (DPT) balik dikecam Gerakan Pro Susilo Bambang Yudhoyono (GPS). Alasanya, sikap tersebut dianggap dapat membingungkan masyarakat.

"Persoalan DPT itu tanggung jawab bersama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan DPT menjadi kisruh," kata Ketua Umum Gerakan Pro SBY (GPS) Surrato Siswodihardjo kepada wartawan di markas GPS, Jl Salak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2009).

Menurut Surrato, ada tiga faktor kekisruhan DPT. Pertama, jangka waktu penetapan daftar pemilih sementara (DPS) terlalu singkat. Kedua, anggaran pemilu tersendat. Ketiga, respon masyarakat dan parpol pada saat penetapan DPS dan DPT kurang pro aktif.

"Untuk itu, perlu disadari bahwa masalah DPT ini merupakan kesalahan bersama. Mari kita ambil hikmahnya agar pemilu berikutnya tidak terjadi lagi kekisruhan DPT," jelasnya.

Surrato pun mengimbau, agar semua tim capres dan cawapres tidak lagi meributkan persoalan DPT. Pasalnya, untuk menampung aspirasi rakyat yang belum tercantum dalam DPT, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa KTP dapat dijadikan alat atau bukti untuk memilih dalam Pilpres 2009.

"Jadi masalah DPT ini yang dirugikan sebetulnya bukan kandidat capres tertentu, tapi semua capres-cawapres yang ikut kompetisi," ucapnya.

Bila ada pelanggaran atau kecurangan, lanjut Surrato, sebaiknya diproses melalui saluran hukum yang ada, yaitu mengajukan gugatan ke MK. "Tidak perlu ribut-ribut di media massa, karena hal ini akan membuat bingung masyarakat. Mari kita tumbuhkan jiwa besar, serta sikap kenegarawanan agar demokrasi ke depan semakin baik," tegasnya.

Sebenarnya, menurut orang dekat SBY ini, semua harus bertanggungjawab atas masalah DPT, karena sejak awal sudah mengalami kekurangan-kekurangan mulai dari penunjukan anggota KPU oleh DPR yang notabene mayoritas dari partai politik yang mempermasalahkan DPT. Seharusnya, DPR tidak mengganti dan tetap mempertahankan beberapa anggota KPU lama yang sudah berpengalaman.

(zal/nwk)