Golkar Harus Jadi Oposisi Agar DPR Tak Jadi 'Tukang Stempel'

Jakarta - Indikasi merapatnya Partai Golkar ke barisan partai pendukung SBY-Boediono dinilai bakal menjadi pukulan berat bagi rakyat. Sebab, dengan sangat dominannya partai pendukung pemerintah di parlemen, DPR bisa jadi hanya akan berperan sebagai 'tukang stempel' untuk mengamankan kebijakan pemerintah.

"Jika Golkar merapat, DPR hanya akan jadi tukang stempel. Tidak ada lagi yang merhatiin rakyat kalau presidennya mencla-mencle," kata pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (11/7/2009).

Menurut Irman, dalam sebuah sistem presidensial sebenarnya tidak ada yang dinamakan dengan koalisi pemerintahan. Istilah tersebut hanya berlaku untuk sistem parlementer.

Partai politik, katanya, hanya secara administratif saja mendukung pasangan calon dalam Pilpres, untuk kemudian setelah pemerintahan baru berjalan, parpol harus kembali kepada khittah-nya sebagai pembela rakyat lewat fungsi pengawasan di parlemen.

"Yang namanya DPR, pasti opsisi," tegasnya.

Ia menambahkan, presiden terpilih nantinya juga harus bersikap negarawan dengan merelakan sebagian kekuatan untuk melakukan check and balance kepada kebijakannya kelak.

"Jangan takut dijatuhkan (impeachment), proses menuju itu sangat rumit. Harus lewat pengkajian konstitusi yang mendalam. Tidak mudah untuk melakukan impeachment itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, jika akhirnya Partai Golkar benar merapat ke kubu SBY-Boediono, maka sedikitnya 70 persen kursi DPR akan dikuasai partai pendukung pemerintah. Dengan demikian, jika terjadi voting dalam pengambilan keputusan di DPR, maka usulan pemerintah baik itu legislasi maupun anggaran dipastikan akan lolos dengan mulus.

(lrn/lrn)