Malu-maluin, Penghitungan Cepat KPU Sebaiknya Dihentikan Segera

Jakarta - Penghitungan cepat hasil pilpres oleh KPU berhenti di angka 18.908.132. Jika sudah mentok, sebaiknya penghitungan tersebut ditutup saja daripada malu-maluin.

"Suruh tutup saja, buat apa itu. Malu-maluin disaksikan rakyat," kata praktisi IT dari ITB, Dedy Syafwan, saat dihubungi detikcom, Jumat (10/7/2009),

Menurut Dedy, KPU tidak serius dalam menyiapkan sistem penghitungan cepat pilpres. KPU seolah tidak belajar dari kegagalan pada pileg lalu.

"KPU memang nggak siap. Mereka hanya sanggup mengcover 50 ribu TPS. Padahal kalau mereka serius gampang itu, semua TPS bisa. Itu kan pekerjaan 2-3 hari saja selesai," imbuh Dedy.

Sistem penghitungan cepat itu dilakukan dengan SMS. Tiap TPS diminta mendaftarkan 1 nomor khusus dari Telkomsel agar bisa mengirimkan hasil penghitungan suara ke KPU pusat.

Selanjutnya hasil penghitungan itu akan diolah oleh pusat untuk kemudian ditampilkan dalam website tnp.kpu.go.id. Masalahnya, dari 450 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya sekitar 50 ribu TPS yang suaranya telah masuk ke KPU pusat.

Menurut Dedy, kesalahan KPU adalah meminta KPPS proaktif meregistrasi nomor mereka. Seharusnya KPU-lah yang proaktif mengumpulkan database nomor-nomor KPPS untuk kemudian didaftarkan secara otomatis. "KPUD seharusnya mengumpulkan nomor KPPS, bukan KPPS yang mendaftar," kata Dedy.

Selain itu, jaringan yang digunakan tidak seharusnya hanya dari Telkomsel. Sebab meski memiliki jangkauan terluas, namun Telkomsel belum bisa mengcover seluruh wilayah Nusantara.

"Ada daerah yang Telkomsel belum masuk tapi operator lain sudah masuk," kata Dedy.

Dedy menambahkan, tidak seharusnya KPU menjadikan ajang seserius pemilu sebagai sarana uji coba teknologi. "Seharusnya mereka menjadikan pilpres media untuk menunjukkan bahwa IT bisa digunakan untuk membantu pemilu, mempercepat masyarakat bisa melihat real count," kata Dedy kesal.

(sho/nrl)