Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, dalam perbincangan dengan detikcom melalui telepon, Rabu (8/7/2009).
Akbar menjelaskan, kondisi ini berawal dari kekecewaan daerah terhadap JK selaku ketua umum, khususnya terkait penetapan capres. JK tidak pernah melibatkan infrastruktur partai, khususnya DPD tingkat II, dalam penetapan capres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal aspirasi yang berkembang saat itu dari arus bawah, Partai Golkar sebaiknya melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat. Sebab saat ini perolehan suara Golkar di Pileg juga turun, jauh dari target yang digembar-gemborkan pusat," ujar Akbar.
Dan di sisi lain, kata Akbar, Partai Demokrat membuka peluang berlangsungnya koalisi tersebut dengan syarat Partai Golkar tidak hanya mengajukan satu nama. Namun permintaan PD tersebut dinilai JK sebagai tekanan sehingga dia maju sendiri sebagai capres.
"Ini kan bukti dia mementingan kepentingan politik pribadi ketimbang partai. Ini semua berdampak pada infrastruktur partai. Dukungan terhadanya pun buruk," tegas Akbar.
Menurut Akbar, seharusnya JK menghargai aspirasi daerah sebagaimana terjadi dalam Pemilu 2004. Pada saat itu, capres Partai Golkar ditetapkan melalui konvensi yang tidak hanya melibatkan DPD tingkat I tapi juga DPD tingkat II.
"DPD tingkat II merasa ikut menetapkan sebuah produk keputusan parpol. Dengan demikian, mereka akan mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan keputusan tersebut," tegas Akbar.
(djo/yid)











































