Kalah Pilpres, JK Terancam Digusur dari Ketum Golkar

Jakarta - Kekalahan pasangan JK-Wiranto membuat dinamika politik internal Partai Golkar bergejolak. Posisi JK sebagai ketua umum yang baru purnabakti tahun 2010 pun terancam tidak bisa dilanjutkan karena JK sudah menyampaikan statemen siap mundur jika kalah dalam pilpres kali ini.
  
"Mestinya, kalau ternyata kalah, Pak JK harus konsisten dengan apa yang diucapkannya. Pak JK sudah punya peluang yang luar biasa sebagai ketua umum, wapres dan capres. Saya kira nasib politik Pak JK akan ditentukan setelah hasil pilpres ini," kata pengamat politik M Alfan Alfian kepada detikcom, Rabu (8/7/2009).

Menurut Direktur Riset dan Publikasi Akbar Tandjung Institute ini, kekalahan pasangan JK-Wiranto ini akan secara otomatis mendorong DPD-DPD Golkar mengevaluasi hasil kepemimpinan JK selama memegang kendali Partai Golkar. Evaluasi itu bisa dalam bentuk meminta pertanggungjawaban JK dalam Munas Golkar yang dipercepat.

"Saya kita ada indikasi ke arah sana (munas dipercepat). Pak JK sudah mengetahui itu kok dan beliau yang saya tahu tidak keberataan kalau ada munas dipercepat," paparnya.

Jika dalam munas dipercepat itu berakhir dengan penggulingan posisi JK sebagai ketua umum, JK diminta legowo dengan keputusan itu karena memang fakta politiknya mendukung demikian. JK dinilai gagal membangun Partai Golkar yang mengakibatkan perolehan suara partai warisan Soeharto ini terpuruk dalam pileg 2009 dan gagal memenangkan capresnya dalam Pilpres hari ini.

"Ini konsekuensi politik yang harus diterima Pak JK dan Golkar. Kalau mau objektif JK gagal membangun Golkar. Prestasi ketua umum partai itu apabila dia mampu mempertahankan suara partai dalam legislatif. Sekarang ini malah anjlok dibanding pemilu 2004 lalu. Dalam hal ini pun seharusnya Pak JK harus diberi sanksi," pungkasnya.

(yid/nrl)