Prabowo: KPU & Pemerintah Lakukan Malpraktek

Jakarta - Cawapres Prabowo Subianto menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah telah melakukan malpraktek terkait masih belum selesainya persoalan daftar pemilih tetap (DPT) tersebut.

"Kalau dikaji ini malpraktek oleh negara dan KPU. Bagaimana bisa negara seperti kita ini pemilu yang penting tapi DPT nya bermasalah baru dibuka 2 hari sebelum pemilihan. Kalau kita tidak desak mungkin tidak dibuka," ujar Prabowo di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2009).

Prabowo mengatakan, saat ini ditemukan ada sekitar 10 juta DPT bermasalah. Sesuai undang-undang, KPU seharusnya menyerahkan softcopy DPT 30 hari sebelum pilpres, namun KPU baru melakukan 2 hari sebelumnya.

"Jadi kita agak sulit membantu untuk membersihkan masalah DPT. Ini semua tanggung jawab KPU dan pemerintah, yang penting hak politik warga negara tidak boleh dihilangkan," kata Prabowo.

Peminjaman komputer tersebut menurut Prabowo merupakan bentuk bantuan kepada KPU agar dapat dengan cepat memperbaiki masalah DPT yang masih belum bisa diselesaikan karena minimnya fasilitas.

"Kemarin kita coba bantu dengan meminjamkan 100 komputer. Yang diterima hanya 80, saya sangat lucu terhadap KPU yang hanya memiliki 25 komputer untuk mengolah suara ratusan juta pemilih," ujar mantan Danjen Kopasus ini.

Jika permasalahan DPT tidak juga terselesaikan, maka Pemilu Presiden besok menurut Prabowo akan menghasilkan pemimpin yang tidak legitimate.

"Tidak boleh ada nama fiktif. Karena pemimpin yang dengan DPT seperti ini tidak legitimate, kalau sudah tidak ligitimate tidak akan dipatuhi oleh rakyat," pungkasnya.

(mpr/iy)