Tim SBY Protes Bantuan Komputer Mega & JK Untuk KPU

Jakarta - Tim sukses SBY-Boediono memprotes kejelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait bantuan peminjaman komputer dari pasangan capres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. KPU sebagai lembaga negara harus melakukan pleno terlebih dahulu sebelum menerima sumbangan dari pihak luar.

"Mau sumbangan atau pinjaman apapun termasuk komputer harus jelas laporannya. Harus pleno terlebih dahulu," ujar anggota tim sukses SBY-Boediono Zulkifli Hasan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2009).

Menurut Zulkifli, jika tim sukses pasangan capres lain merasa keberatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka bisa disampaikan langsung kepada KPU. "Tidak harus memberi sumbangan alat-alat. KPU kan anggarannya Rp 20 triliun," kata dia.

Lebih lanjut, politisi PAN ini menekankan KPU sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak boleh sembarangan dalam menerima sumbangan. 

"Apa kata dunia? kalau ada pemilih ganda di TPS, bisa dicoret di TPS, tidak mungkin dicoret di sini. Yang jelas apapun keputusan KPU harus melewati pleno," pungkasnya.
(fiq/iy)