.webp)
Hal itu diungkapkan Koordinator Program KKN PPM P4, Dr Abdul Gaffar Karim, kepada wartawan di Gedung Pusat UGM, di Bulaksumur, Yogyakarta, Senin (6/7/2009).
"Meski sudah ada perbaikan setelah pemilu legislatif, tapi saat ini peserta KKN PPM UGM menemukan fakta ada DPT yang bermasalah di lokasi KKN," katanya.
Gaffar mengatakan pemantauan pemilu legislatif KKN PPM P4 tahap 1 dan 2 di Padang-Sumatera Barat, Tasikmalaya-Jawa Barat, Klaten-Jawa Tengah, Bangkalan Madura-Jawa Timur menyebutkan ada indikasi DPT bermasalah. Di wilayah-wilayah itu atau di TPS-TPS juga ditemukan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
"Banyak data pemilih yang tidak akurat, pemilih yang bekerja di luar daerah tapi masih terdata di daerah masing-masing. Ini terjadi di daerah yang penduduknya sebagai migran untuk bekerja di kota," kata Gaffar didampingi Dr drh Djoko Prastowo.
Menurut dia, di daerah-daerah tersebut tingkat partisipasinya sangat rendah. Tingkat partisipasi pemilih bervariasi antara 53 persen hingga 92 persen.
"Artinya angka golput atau mereka yang tidak memilih mencapai 47 persen hingga terendah 8 persen," ungkapnya.
Karena itu, lanjut Gaffar, pihaknya pada KKN gelombang ke-3 akan mengupayakan agar warga dapat masuk DPT dengan lebih maksimal. "Di kota Yogyakarta, sosialisasi mengenai tata cara bisa cepat, tapi di daerah terpencil sangat lambat karena kurangnya akses informasi. Sampai saat ini masih ada laporan mengenai masalah DPT di daerah-daerah lokasi KKN," katanya.
(bgs/djo)
